Sebarkan berita ini:

29-kpkSEMARANG[SemarangPedia] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan 81% anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah belum melapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya memberi perhatian khusus terhadap  pejabat publik di Kebumen yang belum melapor LHKPN.

“Untuk DPRD Kabupaten Kebumen yang belum pernah laporkan LHKPN kini mencapai 81%. Ini Kebumen juaranya di Jawa Tengah, ” ujar Basaria saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas-Integritas-Pelayanan Publik Se-Jawa Tengah, di Semarang, Selasa, (18/10).

Dia mengharapkan minimnya laporan LHKPN di Kebumen tidak menular di kabupaten lain di Jawa Tengah. Sementara dari total anggota DPRD se-Jawa Tengah, masih terdapat 70% yang kini belum melaporkan.

“Diharapkan juga ada perwakilan di provinsi ini agar memberitahukan daerah lain untuk segera melaporkan. Ada bebeberapa lagi yang tidak bisa disebutkan, ” tuturnya.

Meski sebagian besar DPRD di Kebumen belum lapor LHKPN ke KPK, namun Basaria menolak anggapan hal itu tidak ada hubungannya dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kepada sejumlah pejabat Kebumen beberapa waktu lalu.

Data terkait LHKPN di Kebumen merupakan upaya evaluasi pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Di mana indikator pencegahan itu terkait kewajiban pejabat publik melaporkan LHKPN ke KPK.

“Tidak dihubungkan dengan kasus yang kebetulan ada. Kasus itu murni pengaduan dari masyarakat, kemudian ditanggapi KPK dan dilakukan OTT, ” ujarnya.

Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Kebumen pada Sabtu, 15 Oktober lalu, KPK menangkap enam orang, di antaranya Ketua Komisi A DPRD Kebumen Fraksi PDIP, Yudhy Tri Hartanto, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Sigit Widodo, anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono, Sekda Kebumen, Adi Pandoyo serta Kepala Cabang PT OSMA Group Kebumen, Salim.

Dari enam orang itu, Yudhy dan Sigit kini telah ditetapakan tersangka dan ditahan oleh KPK. Keduanya diduga terkait kasus suap ijin proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pada APBD perubahan Kabupaten Kebumen 2016 senilai Rp4,8 miliar. Sementara empat orang lagi masih berstatus saksi. (RS)

 

93
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>