Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Tengah meminta pembentukan tim independen untuk menginvestigasi, terkait dikeluarkannya AN dan AF dari SMA Negeri 1 Semarang atas dugaan kekerasan terhadap yuniornya saat kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).

Ketua KPK2BGA Jateng Rika Saraswati mengatakan pihaknya merekomendasikan empat poin terkait dikeluarkannya dua siswa SMA Negeri 1 Semarang.

“Kami merekomendasikan empat poin terkait kasus dikeluarkannya siswa SMAN 1 Semarang, karena dugaan `bullying` terhadap juniornya,” ujarnya, di Semarang, Kamis (1/2).

Adapun empat poin itu, lanjutnya, pertama, membentuk tim independen terdiri atas pakar pendidikan, psikolog, pakar hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli anak, tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Jateng, Inspektorat, KPK2GBA, dan berbagai pihak lain yang terkait.

“Hasil investigasi dari tim independen akan disampaikan kepada Gubernur Jateng yang diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah,” tuturnya.

Poin kedua, dia menambahkan Gubernur Jateng memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng bersama Kepala SMAN 1 Semarang melakukan evaluasi atas putusan pengeluaran dua siswa, yakni AN dan AF, yang dipantau bersama Inspektorat dan KPK2BGA Jateng.

Ketiga, menurutnya, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Jateng melakukan pendampingan psikologis dan layanan rehabilitasi terhadap AN dan AF, serta tujuh siswa lainnya yang diberhentikan sementara, dan siswa-siswa yang diduga menjadi korban dan pelaku perisakan di SMAN 1 Semarang.

Rekomendasi terakhir, kata Rika, SMAN 1 Semarang harus ikut bertanggung jawab atas dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, karena tempat kejadian perkara berada dalam lingkungan sekolah dan lingkupnya juga kegiatan sekolah.

Proses kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) OSIS, ujar Rika, notabene atas izin dan dalam pengawasan sekolah, sehingga pihak sekolah tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dengan cara mengeluarkan AN dan AF dari sekolah.

Sikap Kepala SMAN 1 Semarang, didukung Disdikbud Jateng yang tidak mau mengubah atau membatalkan keputusan sebelumnya agar menerima kembali AN dan AF untuk melanjutkan sampai ujian nasional (UN), mencederai prinsip konstitusi.

Seperti diketahui, SMAN 1 Semarang mengeluarkan dua siswa, yakni AN dan AF, serta memberhentikan sementara tujuh siswa karena dugaan kekerasan terhadap juniornya yang terjadi pada saat kegiatan LDK OSIS pada November 2017. (RS)

 

114
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>