Sebarkan berita ini:

IMG_20160808_201406SEMARANG [SemarangPedia]- Tak hanya konsen pada pengusutan praktek kartel daging dan pakan ayam yang masih dalam masa persidangan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kini mengembangkan investigasi pada beberapa tender proyek dan pengadaan yang terindikasi permainan kolusi tender di beberapa daerah di Jateng.

Wakil Ketua KPPU, Kurnia Sya’ranie menjelaskan, indikasi praktek kolusi tender proyek dan pengadaan mengarah pada praktek sekelompok pengusaha untuk memenangkan salah satu peserta tender dengan cara yang tak adil dan penuh dengan kolusi. Bahkan bisa jadi indikasi permainan kolusi tender yang bakal dapat menyeret pejabat pemerintah daerah.

“Kami sudah ada MoU dengan Polri, KPK, dan Kejaksaan. Ranah pelanggaran kemitraan akan kami tangani, jika sudah mengarah pada pidana seperti korupsi dan kriminal kita serahkan kepada Polri dan KPK,” ujarnya, saat ditemui semarangpedia.com di sela-sela kegiatan Diseminasi Prinsip Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma Bidang Usaha Peternakan Ras,di Semarang, Senin. (8/8)

Beberapa investigasi yang sudah ada ditanganinnya di antaranya persekongkolan pada pengadaan barang dan jasa proyek jalan raya yang ada di Kabupaten Cilacap dan Brebes.

“Potensi itu ada, apalagi KPPU tak memiliki kantor perwakilan di Jateng. Bisa jadi ini menjadi celah pengusaha nakal dalam bermain tender lantaran melihat belum maksimalnya pengawasan,” tuturnya.

Pihaknya kini telah memiliki database lengkap untuk mengusut aksi kolusi proyek jalan raya tersebut. Bagi masyarakat Jawa Tengah yang menemukan indikasi itu, diminta agar segera melaporkan langsung melalui pesan elektronik ke laman resmi KPPU atau berkirim surat kepada tiap investigatornya. Identitas pelapor terjamin aman kerahasiaannya.

“Secara nasional setiap hari ada sekitar 25 pelaporan persaingan usaha yang tidak sehat, dimana persentasenya 75 persen adalah praktik kemitraan kolusi tender. Sisanya 25 persen praktik kartel kemitraan,” tandasnya.

Kurnia juga masih merahasiakan beberapa indikasi kolusi tender tersebut, mengingat masih proses dugaan dan penyelidikan oleh para investigatornya.

“Data base ada, tapi belum menjadi konsumsi publik dulu. Kita masih proses dugaan dan penyelidikan,” ujarnyan tanpa menyebut data tersebut.

Tidak hanya itu, lanjutnya, bagi pemerintah daerah yang terlibat skandal tersebut dipastikan bakal dijatuhi sanksi tegas seperti perusahaan swasta lainnya, karena sudah mengarah pada persaingan tidak sehat.

“Jika mengarah pada kolusi kami tak segan bertindak meskipun itu pemerintah daerah, namun jika yang salah pada kebijakan Pemda maka kami segera mengusulkan perbaikan sistem untuk direvisi kepada pemerintah,” tuturnya.

Selain menyoroti kolusi tender, dia menambahkan sistem kemitraan lainnya yang jadi perhatian yakni kemitraan antara UMKM dengan pengusaha retail besar. Bahkan ditengarai ada keculasan pengusaha ritel besar dalam mempermainkan produk UMKM khususnua pada barang dagangannya.

“Ritel besar yang melakukan kemitraan dengan UMKM untuk menjual produknya masih dicurangi, barang hanya didisplay di rak belakang dan tak terlihat sedangkan produk-produk milik industri besar dipajang didepan dan strategis. Kejadian ini hampir merata di perbelanjaan ritel,” ungkapnya.

KPPU menduga ada permainan antara pengusaha ritel dengan pemilik produk industri besar dalam menentukan lokasi penempatan display produk di tempat strategis agar tingkat daya tarik pembeli tinggi.

“Kasihan produk UMKM rata-rata makanan ringan, jika ditaruh di display belakang kemungkinan besar tak laku dan basi melewati tanggal ekspired,” ujarnya.

Terkait sangsi, menurutnya, KPPU saat ini masih terkendala pada undang-undang dan  hanya menghukum berupa denda administrasi denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

“Sangsi masih sebatas administrasi denda, namun itu sangat rendah jika dibanding margin pengusaha yang bisa mencapai miliaran rupiah perharinya. Kami juga akan mengajukan revusi undang-undang KPPU dimana ada kewenangan untuk mencabut izin usaha pelanggar,” tuturnya.

Sementara, dalam kasus praktik kartel ayam di Jateng, selama persidangan masih berjalan pihaknya kini gencar mensosialisasikan kepada para petenak plasma (kemitraan), terkait sistem kerja sama kemitraan dengan perusahaan (inti plasma).

“Intinya peternak dan perusahaan harus bermitra secara adil tak boleh ada yang dirugikan. Selama ini mereka terikat dan tunduk pada kontrak kerja sama baik dalam pengadaan bibit, pakan, vaksin dan harga panen ayam,” ujarnya.

126
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>