Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia]-Sidang kasus AN melawan SMAN 1 Semarang mendekati babak akhir, setelah Selasa (3/4) adalah sesi kesimpulan, sebelum putusan akhir dibacakan pada Kamis (5/4) oleh Majelis Hakim PTUN Semarang.

Kuasa Hukum AN, Atatin SH mengatakan dalam sidang kesimpulan, Selasa lalu (3/4), penggugat berhasil mengungkap saksi ahli yang diajukan tergugat tidak layak dan harus diabaikan keterangannya, karena tidak memenuhi kriteria dan syarat seorang saksi ahli.

Menurutnya, pihaknya mempelajari pendapat dari seorang teoritikus hukum teknologi terkemuka, Debra Shinder (2010) yang menyatakan saksi ahli harus memenuhi beberapa faktor dan kriteria, di antaranya publikasi artikel, buku atau publikasi lainnya dan bisa juga sebagai reviewer.

Hal itu, lanjutnya, akan menjadi salah satu pendukung saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang.

“Namun, saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat ternyata hanya menunjukkan surat tugas saja dan tidak menyertakan sertifikasi keahliannya atau minimal berpengalaman dalam bidangnya selama 10 tahun,” ujar salah satu Kuasa Hukum AN, dalam rilisnya, Rabu (4/4).

Selain itu, dia menambah kuasa hukum AN yang lain, Aris Septiono, SH menuturkan ternyata tergugat sebagian mengajukan beberapa bukti yang berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) tidak dapat di sebut sebagai akta otentik

Hal ini, lanjutnya, dikarenakan tidak mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah bukti dokumen elektronik yang sah.

“Karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar bukti-bukti tergugat berupa video, foto dan beberapa scan dokumen untuk ditolak,” tuturnya.

Listiyani, SH, salah satu Tim Kuasa AN juga mengatakan fakta-fakta persidangan selama proses pembuktian menunjukkan kepada publik Keputusan Kepala Sekolah SMA N 1 Semarang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Di antaranya asas bertindak cermat (principle of carefulness), yaitu dalam menetapkan Keputusan tidak melalui proses yang benar dan memanipulasi fakta,” kata Lustiyani.

Dengan melihat fakta-fakta persidangan Tim Kuasa Hukum AN berharap Majelis Hakim dapat memerintahkan SMAN 1 Semarang untuk membatalkan pelaksanaan  Surat Keputusan  Pengembalian AN ke orang tuanya.

“Kami melihat perkara ini adalah perkara pertama di Indonesia, di mana tata tertib sekolah dapat diuji kedudukan hukumnya di PTUN. Kami berpandangan positif terhadap proses ini, karena akan menjadi preseden positif bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada yang absolut di dalam sebuah negara hukum, termasuk Tatib sekolah, semua bisa diuji di Peradilan.

“Kami hanya ingin berusaha menyelamatkan jutaan anak didik Indonesia dari tatib sekolah yang tidak memenuhi Standar Hak asasi Manusia dan Hak Anak,” kata Denny Septiviant, SH kuasa hukum AN lainnya.

Seperti diketahui kasus ini bermula dari dikeluarkannya dua siswa kelas 3 SMAN 1 Semarang yakni AN dan AF menjelang UN. Hal itu dilakukan pihak sekolah dengan alasan mereka melakukan bullying.

Orangtua AN melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan terhadap Kepala Sekolahnya, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan nomor registrasi 31/G/2018/PTUN.Smg, Rabu. (7/3)

Gugatan itu, dilakukan sebagai tidak diresponnya Somasi yang dikirimkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang agar mencabut kebijakannya berupa penerbitan Surat Pengembalian Siswa ke Orang Tua/ Wali Nomor 422/104/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama AN (obyek sengketa). (RS)

186
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>