Sebarkan berita ini:

21- Sidang Pelindo1SEMARANG[SemarangPedia] – Sidang gugatan pra peradilan atas dugaan kasus bongkar muat barang illegal di PT Pelindo III Cabang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dihadirkan dua saksi ahli yang digelar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (21/6).

Dalam keterangan, ahli pidana Undana Kupang Benard L Tanya menerangkan kewengan izin dan legalitas yang dikeluarkan dari Dirjen Kelautan dan Dirjen Perhubungan atas bongkar muat yang dilakukan.

Dia mengatakan bongkar muat yang dilakukan Badan Usaha Perusahaan (BUP), anak perusahaan PT Pelindo III dinilai legal. Pasalnya, badan usaha itu diatur dalam pasal 90-95 undang-undang nomor 17 tahun 2005 tentang pelayaran.

Dalam sidang, kuasa hukum GM Pelindo III Tri Suhardi, Theorous Yosep mengklaim bila aktivitas bongkar muat sudah mendapat restu dari Dirjen Perhubungan dan Kelautan terkait bongkar muat.

“Bahkan, surat tersebut ditembuskan kepada presiden. Barulah izin BUP turun diserahkan kepada Kepolisian Daerah Jateng,” ujarnya.

Yosep pun menanyakan sejumlah terkait dua aktivitas yang berbeda dari Pelindo sebagai perusahaan negara. Bahlan dianalogikan aktivitas usaha restoran perhotelan yang diperbolehkan maupun dilarang.

“Misalnya saja, izin usaha restoran yang include izin perhotelan tidak perlu lagi izin secara sendiri-sendiri. Mendirikan restoran tidak perlu lagi pakai Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan,” tuturnya.

Dia berdalih bongkar muat selama ini oleh BUP dibawah Pelindo III sudah legal. Hal itu merujuk pada turunan Peraturan Pemerintah No. 61/ 2001 tentang pelabuhan dan Permen Perhubungan No.51/ 2005 tentang pelayaran.

“Kita melihat izin itu atas turunan dari undang-undang sampai menteri. Hanya saja itu, salah penafsiran saja oleh penyidik,” ujar Yosep.

Dalam kasus itu, GM Pelindo III Tri Suhardi dilaporkan DPW APBMI Jateng pada 19 November 2015 ke Polda Jawa Tengah. Hasil penyidikan yang ditujukan kepada Ketua APBMI Jateng berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bernomor B/139/V/2016 Redkrimum tertanggal 26 Mei 2016 terus berjalan.

Sementara, sidang dilanjutkan lagi pada 22 Juni 2016. Rencananya, sidang bakal menghadirkan dua saksi ahli, yakni Hukum Tata Negara Yuzril Ihza Mahenda dan `Dirjen Perhubungan. (RS)

106
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>