Sebarkan berita ini:

19-Poto Kebonharjo1SEMARANG[SemarangPedia] – Kuasa Hukum Warga Kebongharjo akan mengupayakan kemenangan pemilikan tanah sertifikat hak milik (SHM) warga melalui jalur hukum yang kini mulai dilakukan.

Upaya itu, menandai belum berakhirnya kisruh atas hak kepemilikan tanah antara warga Kebonharjo dengan PT KAI Daop IV Semarang yang akan memebangunan jalur rel KA Stasiun Tawang – Pelabuhan Tanjungmas.

Aksi dari warga Kebonharjo yang terdampak penggusuran lahan oleh PT KAI terus dilakukan untuk melawan secara hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Selain menggugat kerugian materil dan non materil sebesar Rp.57 miliar. Gugatan juga akan dilayangkan berdasar atas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga Kebonharjo yang dinilai oleh PT KAI tidak berkekuatan hukum dibandingkan dengan status tanah oleh PT KAI yang berdasarkan groundkaart (peta bukti kepemilikan lahan jaman Belanda).

Kuasa Hukum Warga Kebongharjo mengatakan akan memperjuangkan warga Kebonharjo itu, dengan sesuai undang-undang yang ada, bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat, hak pengelolaan lahan dan hak guna bangunan. Ini sudah jelas jadi kami tetap akan maju berproses,” terangnya. Bahwa groundkaart bukan bukti kepemilikan sesuai dengan undang-undang kepemilikan tanah.

Adanya gugatan warga Kebonharjo dinilai tepat oleh pakar ahli pertanahan di bidang agraria dan tata ruang Widhi Handoko yang menyatakan kedua belah pihak harus mengetahui status kedudukan dokumen legal masing-masing, sehingga tidak ada tindakan paksa penggusuran dan anarkis warga saat penertiban kemarin.

“Secara undang-undang Pertanahan dan Agraria, surat Hak Milik (HM) adalah sebagai hak mutlak dan hak tertinggi dalam ketentuan sebagai hak individu, mengalahkan status groundkaart,” ujar Widhi Handoko.

Dia menilai status Hak Milik (HM) tanah warga Kebonharjo seharusnya sudah tak dipermasalahkan dan sudah jelas, karena setelah adanya penerbitan status tanah HM oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana aturannya jika dalam jangka waktu lima tahun tidak ada gugatan pihak lain dengan pembuktian kuat maka status tanah tersebut sudah final menjadi pemilik HM.

PT KAI, lanjutnya, tidak boleh sewenang-wenang dalam menggusur lahan tersebut.

“Permasalahannya KAI memakai groundkaart, itu bukti tanah negara, harus dipahami KAI tidak memilik hak tapi memiliki sebagai atas pengelola, jadi sebatas mengatur pemanfaatannya saja,” tuturnya.

115
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>