Sebarkan berita ini:
Ilustrasi
Ilustrasi

UNGARAN[SemarangPedia] –  Masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Semarang diminta mewaspadai perilaku pejudi atau botoh yang biasa bermain di ajang pemilihan kepala desa (pilkades), sebagai upaya untuk ikut menjaga iklim yang kondusif di wilayah itu.

Kabag Ops Polres Semarang Kompol Sulistyo mengatakan kehadiran para botoh dinilai dapat menimbulkan kerawanan konflik sosial yang berujung pada terganggunya pelaksanaan pilkades serentak yang akan digelar di Kabupaten Semarang 2016.

“Pengalaman sudah banyak membuktikan, kerawanan pelaksanaan pilkades bukan dari para calon, namun malah ditimbulkan para botoh. Ini harus diwaspadai karena menjadi salah satu potensi pemicu kerawanan konflik di pilkades,” ujarnya pada acara santiaji (pengarahan) pejabat Forkopimda Kabupaten Semarang yang diikuti 72 calon kepala desa yang ikut pilkades 24 desa di 14 kecamatan, Rabu. (14/9)

Dia mengharapkan pemain-pemain judi tidak melakukan hal itu, sebab aparat kepolisian tidakj segan-segan siap melakukan tindakan tegas, terlebih jika menjadi pemicu ataupun pelaku tindak pidana.

Hasil pemetaan dan analisa kepolisian juga menyebut ketidak netralan panitia penyelenggara, yang bisa berujung pada ketidapuasan dari pihak yang kalah, bisa menjadi sumbangsih caosnya kamtibmas di desa.

“Di pilkada serentak ini ada delapan calon incumbent. Panitia pilkades tentunya harus bisa benar-benar bersikap netral, dengan tidak memihak kepada salah satu calon,” tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan kecurangan saat proses pemungutan dan penghitungan suara, isu SARA diproses tahapan pilkades, utamanya di masa kampanye. Juga negatif campaign seperti penghasutan, baik oleh calon kades, tim sukses dan pendukung, menghina dan menjelekkan calon lain, mengangkat persoalan yang bersifat privasi calon kades lain.

“Mari kita sama, calon kades berkompetisi secara baik, tidak hal melakukan hal seperti itu,” ujarnya.

Sumber kerawanan konflik lain adalah money politik, termasuk membagi sembako. Kemudian intimidasi, pemaksaan kehendak untuk mendapatkan dukungan dan suara, keterlambatan pencetakan dan distribusi surat suara, kepentingan elit desa untuk mempengaruhi panitia pilkades, calon boneka oleh incumbent, sabotase atau pencurian bilik dan kotak suara, saling ejek antar pendukung, perusakan balai desa, TPS, rumah calon maupun pendukung calon.

Kepala Kejari Kabupaten Semarang Nanang Gunaryanto menuturkan lebih banyak menekankan ketaatan aturan di pelaksanaan pilkades, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan, se bagai upaya agar pelaksanaan pilkades tidak berujung pada masalah hukum maka harus berpedoman pada aturan perundangan yang ada.

“Untuk meminilisir permasalah tersebut, perlu adanya sosialisasi berbagai perangkat aturan sehingga bisa dipahami oleh pihak terkait pilkades. Juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan pilkades secara baik dan benar menurut aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara Bupati Semarang Mundjirin meminta agar para calon kades lebih mengutamakan kepentingan desa dan masyarakatnya ketimbang ego pribadi meraih kemenangan. Bagi mereka yang kalah perlu diajak dan dirangkul untuk membangun kembali desanya.

“Lihatlah para petinju, mereka saling pukul, saling menjatuhkan dalam perlombaan. Tapi ketika selesai mereka berpelukan, tidak ada dendam. Tetap jaga kondusifitas desa dan bersama-sama kembali membangun desa,” ujjarnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan deklarasi damai dan komitmen para kades untuk mengikuti aturan main pilkades secara baik dan benar mengacu aturan perundangan yang berlaku. Selain komitmen menjaga persatuan dan kesatuan sehingga pembangunan desa yang direncanakan pemerintah bisa berjalan dengan baik.

134
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>