Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh perangkat Pemerintah Daerah (Pemda) untuk aktif memberikan pengawasan dalam penggunaan dana desa, menyusul pemerintah telah meningkatkan anggaran dana desa 2020 mencapai Rp72 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof H M Tito Karnavian PhD mengatakan Kemendagri mengajak perangkat Pemda turut serta memberikan pengawasan dalam penggunaan dana desa.

“Untuk urusan pembinaan perangkat desanya supaya mampu dan bisa mengerjakan dengan baik, juga bisa kompak ada mekanisme pengawasan yang melibatkan Pak Camat, Pak Bupati/Walikota, dan Pak Gubernur, termasuk dari Kemendagri juga akan melakukannya karena pengawasan internal penggunaan keuangan  itu adalah Kemendagri,” ujarnya dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Holy Stadium Kompleks Grand Marina, Semarang, Selasa (18/2).

Menurutnya, dana desa pada 2020 anggarannya tela disetujuai mencapai sebesar Rp72 triliun,mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk jika dibandingkan 2019 yang hanya sebesar Rp70 triliun.

“Dengan demikian, memerlukan pengawasan. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini jumlahnya desa ada 74.000, membagikannya gampang tinggal minta rekeningnya saja setelah itu bagikan. Nah, ini bagaimana untuk mengawasi ini agar tepat sasaran?. Maka salah satunya adalah ini, kita kumpulkan kepala desa seluruh Indonesia, kita buat mekanismenya dan dibagi per gelombang, dan semua gerak, Tim dari Kemendagri, Tim dari Kemenkeu, Tim dari Kemendes PDTT,” tutur ZTito.

Sebanyak 72.953 jumlah desa di Indonesia dipastikan segera menerima dana desa yang pencairannya dibagi dalam tiga tahap.

Tito menuturkan tentang perbedaaan mekanisme penyaluran dana desa dari tahun sebelumnya, guna memotong rantai birokrasi, untuk dapat digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

“Dana transfer langsung ke rekening desa, bukan rekening kepala desanya ya, namun ke rekening desa, tujuannya apa?. Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi, kalau lewat provinsi, kabupaten/kota panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Pertanyaanya adalah Bapak Presiden ingin agar dana itu tepat sasaran, betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri,” ujarnya.

Dia menambahkan pemberian dana desa itu, sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan sehingga tak terjadi urbanisasi. Bahkan tidak hanya itu, pemberian dana desa juga sebagai dorongan Pemerintah Pusat dalam ketahanan dan stabilitas perekonomian di desa. (RS)

19
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>