Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengisyaratkan penguatan alokasi anggaran Pemerintah Daerah, terutama dana kelurahan sebagai upaya untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah.

“Negara kita ini kaya dan luas, ada 34 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.201 kecamatan dan 8.479 kelurahan serta 74.957 desa di seluruh Indonesia. Perhatian Pemerintah juga besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan,” ujarnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV-2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Semarang, Rabu (03/6).

Menurutnya, salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan di kelurahan adalah adanya alokasi pendanaan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Alokasi Pagu Anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp3 trilliun yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. Dihitung  berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik yaitu  kategori  baik, perlu ditingkatkan  dan sangat perlu ditingkatkan.

“Alokasi dana yang besar itu bertujuan untuk mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat, yang dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” tuturnya.

Sedangkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Kedua, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dan Ketiga pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana serta dan prasarana transportasi serta Keempat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat, lanjutnya, di kelurahan meliputi Pertama, pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Kedua, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan. Ketiga, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keempat, pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan  Kelima, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Keenam, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, Tjahyo meminta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan kegiatan di kelurahan.

“Bentuk pembinaan bisa dilakukan melalui fasilitas, konsultasi, Diklat. Pengawasan juga perlu dilakukan dengan cara monitoring, evaluasi maupun pemeriksaan,” ujarnya.

Namun sayangnya, tutur Tjahjo, masih ada masalah dan kendala seperti kurangnya dukungan kepala daerah untuk mengalokasikan dana kelurahan sesuai undang-undang dan komitmen  untuk melimpahkan kewenangan.

“Kita masih menemukan beberapa kendala di lapangan terkait perhatian kepala daerah dan dukungan untuk mengalokasikan dana Kelurahan sesuai regulasinya. Selain itu, keterbatasan personil atau ASN dalam mengelola juga menjadi salah satu kendala,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kemendagri memberikan solusi atas kendala tersebut di antaranya Pertama, Kemendagri telah menginstruksikan kepada Pemda melalui SE Mendagri Nomor 146/2694/SJ tentang petunjuk pelaksanaan Permendagri Nomor 30 Tahun 2018.

Kedua, Pemerintah mewajibkan pelaksanaan dan pemenuhan pendanaan Kelurahan tahun anggaran 2019 melalui pengaturan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Ketiga, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan dan penataan Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah kabupaten/kota agar dapat ditempatkan di kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pendanaan Kelurahan. (RS)

 

29
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>