Sebarkan berita ini:

SOLO[SemarangPedia] – Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada umat harus dekat dengan institusi pemerintah tanpa memandang figur atau person yang memimpin jalannya roda pemerintahan yang ada, termasuk partai poltik yang mengusungnya.

Ketua Umum MUI Pusat KH Makruf Amin mengatakan MUI hadir di level pusat hingga daerah dengan mengemban dua misi meliputi pelayanan umat dan mitra pemerintah. Umat yang dilayani tidak dibeda-bedakan asal usulnya, apalagi partai politik yang menjadi pilihannya, semuanya dianggap sama.

“Begitu juga lembaga pemerintah yang menjadi mitranya juga tidak pandang asal usul partai politik yang mengusungnya hingga terpilih sebagai kepala pemrintahan, melalui proses yang demokratis,” ujar kyai Makruf dalam Focus Group Discussion (FGD) Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan 2018 yang diselenggarakan MUI Jateng bersama Badan Kesbangpol Jateng, di Hotelk Syariah Solo, Rabu (18/7).

Menurutnya, kedekatan MUI dengan pemerintah atau penguasa tidak perlu disalahpahami, karena sebagai mitrra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat keduanya harus selalu dekat. Dengan adanya  kedekatan itu maka para ulama melalui MUI tidak banyak menghadapi kendala ketika memberikan masukan maupun saran, sehingga isi pesan bisa diterima dengan       baik dan tidak terdistorsi.

Dekat, lanjutnya, bukan berarti identik dengan praktek KKN (Kolusi Korupsidan Nepotisme), meski dengan kedekatan itu potensi untuk melakukan KKN tidak dipungkiri cukup besar. Namun, person-person yang duduk di MUI dijamin integritasnya, sehingga tidak mungkin akan menyelewengkan amanat yang diembannnya.

Selain itu, dia menambahkan jika MUI terlalu menjaga jarak dengan pemerintah maka akan menemui banyak kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga dikhawatirkan ketika MUI menjakankan fungsi menyampaikan pesan-pesan moral berpotensi akan terdistorsi isi atau konten pesannya. Kalau ini sampai terjadi maka akan memunculkan banyak madlarat, akhirnya rakyatlah yang dirugikan.

Dalam waktu dekat, tutur  kyai Makruf Amin, MUI akan menggelar Kongres Budaya Bangsa untuk membantu pemerintah dalam mengurai problem akhlak dan budaya bangsa. Melalui kogres ini diharapkan akan muncul  parameter terbudaya bangsa Indonesia yang melekat nilai-nilai kesantuan, kreatif, toleran dan lainnya.

Agenda ini, menurutnya, merupakan wujud implementasi fungsi kemitraan MU dalam membantu pemerintah untuk mengisi dan menjabarkan program revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah.

Saat ini konten atau isi program revolusi mental belum ada yang menyentuh sama sekali, oleh karena itu, MUI mencoba mengisinya melalui kongres budaya bangsa yang pelaksanaannya masih diucarikan waktu yang tepat. (SMH/RS)

9
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>