Sebarkan berita ini:

MusrenbangSEMARANG[SemarangPedia] – Pemerintah daerah memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat untuk mengajukan usulan, aspirasi dalam rencana pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan sarana untuk menyerap aspirasi atau usulan dari masyarakat untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan di berbagai sector, terutama lebih transparansi dalam membentuk anggaran.

Selain itu, musrenbang ke depan diharapkan menjadi format ideal untuk dalam menyerap peran aktif masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin dalam diskusi Mencari Format Musrenbang mengatakan Jawa Tengah merupakan satu-satunya provinsi yang menggelar Musrenbangwil sampai ditingkat bawah.

“Langkah itu, sebagai upaya untuk menyerap aspirasi atau usulan dari daerah dalam menentukan anggaran dan program kerja pemerintah daerah (RKPD). Pemprov menampung usulan kemudian dilakukan verifikasi yang disesuaikan dengan skala perioritas,” ujar dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov Jateng (FWPJT) bekerja sama dengan Bank Jateng dan DPRD Jateng, Rabu (20/4).

Menurutnya, semua usulan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia, guna .rencana pembangunan bias dilaksanakan dengan baik dan lancer.

Sementara Bupati Pemalang Junaidi yang  ikut menjadi pembicara mengatakan Musrenbang ke depan dapat dijadikan pedoman pemerintah untuk melakukan kegiatan, baik tingkat desa maupun kecamatan. Di Pemalang misalnya, dia menambahkan Pemkab setempat menggelar musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.

“Hasil Musrenbang di tingkat itu bias juga dibawa pada tingkat kabupaten dan seterusnya di angkat ke tingkat provinsi,” tuturnya.

Namun demikian, tidak semua usulan dari tingkat bawah akan dipenuhi atau dianggarkan, melainkan menggunaka skala perioritas dan kebutuhan yang diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat luas.

Berbeda pendapat ,Wakil Ketua DPRD Jateng H. Ahmadi menilai musrenbang belum efektif dan tidak maksimal karena faktanya dilapangan musrenbang didominasi oleh aparat sampai dilevel bawah, partisipasi masyarakat hanya formaiitas.

Pada rencana pembangunan 2017, pemerintah mencanangkan pembangunan dibidang ketahanan, pangan, energi dan lainnya, namun hampir dari 35 kabupaten di Jawa Tengah mengusulkan infrastruktur, sehingga usulan dari musrenbang itu hanya sebuah formalitas.

43
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>