Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Para nelayan di wilayah Jateng bakal kembali melakukan aktivitasnya melaut setelah terhenti beberapa waktu, menyusul Pemprov Jateng mengizinkan perpanjangan izin penangkapan ikan dengan kapal cantrang.

M Lalu Syarifudin Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng mengatakan kebijakan itu menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami mengikuti aturan kapal di atas 30 GT diberi waktu hingga 2019, tentu kapal cantrang di bawahnya juga mengikuti,” ujar Selasa (18/9).

Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjatr Pranowo juga mengeluarkan surat edaran (SE) kepada para pemilik kapal di bawah 30 GT segera mengurus izin kapalnya.

Pra pemilik kapal bisa mengurus izin di BPMPTSP Jateng berupa surat izin usaha, Nomor Induk Berusaha, hingga meminta rekomendasi untuk penerbitan surat izin penangkapan ikan.

Syarifudin menuturkan di wilayah Jawa Tengah terdapat 3.400 unit kapal dan tercatat 70% di antaranya merupaka kapal berbobot di atas 30 GT atau masuk kewenangan Pemerintah Pusat.

Sedangan sisanya 30% merupakan kapal di bawah 30 GT atau masuk kewenangan Pemerintah Provinsi.

Menurutnya, bakal ada perubahan sistem perizinan terkait PP 24/2018 tentang One Single Submission (OSS) atau perizinan satu sistem.

Naumn dia menambahkan perubahan sistem itu belum bisa dilaksanakan, mengingat masih terdapat kendala di tingkat pusat.

Sejak Januari lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang tidak dicabut. Namun pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut hingga dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.

Tidak ada pencabutan Permen (Peraturan Menteri).namun untuk men-sustain (keberlangsungan) laut Indonesia, sehingga tidak ada pembatalan  Permen itu.

Pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang dengan syarat tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa.

KKP akan melakukan teknis pelaksanaan pengalihan alat tangkap dengan serius. Selama masa peralihan, mereka tetap bisa melaut dengan ketentuan tidak keluar dari laut Jawa Pantura. Tidak ada penambahan kapal, harus ukur ulang dan semua harus terdaftar satu per satu-satu.

Pelarangan penggunaan cantrang semata-mata untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia. Bahkan pemerintah berkomitmen membantu agar kehidupan para nelayan semakin sejahtera. (RS)

6
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>