Sebarkan berita ini:

6-toko-modernSEMARANG[SemarangPedia] – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menghimbau pemerintah di tingkat pusat maupun daerah agar tidak mengeluarkan izin untuk pendirian toko modern, karena bakal mengakibatkan terhadap eksistensi warung tradisional maupun toko kelontong gulung tikar.

Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidulloh Shodaqoh mengatakan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari menjamurnya pendirian toko-toko modern itu, selain mengakibatkan tutupnya ribuan warung tradisional, juga akan berujung pada kesenjangan ekonomi yang semakin jauh

“Menjamurnya toko modern itu dapat menimbulkan dlarar (bahaya), mengingat dlarar tidak boleh dilihat dalam jangka pendek yang terkait dengan perorangan, tapi harus juga dilihat jangka menengah dan panjang,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa. (6/12)

Keberadaan pasar-pasar modern, lanjutnya,  dalam jangka panjang juga akan mengakibatkan terjadinya monopoli ekonomi yang hanya dikuasai kaum borjuis dengan jumlah relatif sangat sedikit.

Menurut Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Kota Semarang itu, menjamurnya toko-toko modern yang menggunakan konsep waralaba atau franchise merupakan petanda berkembangnya kapitalisme global di Indonesia, bahkan bakal berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat.

“Karena itu, NU Jawa Tengah terpanggil untuk andil dalam mengadvokasi kepentingan rakyat dalam hal kemandirian ekonomi berbasis maslahah, sebagaimana yang telah diamanatkan Pancasila dan UUD 45,” tuturnya.

Himbauan itu, juga telah disepakati dalam forum bahtsul masail yang dipimpin oleh Wakil Khatib Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan dan KH Busyro itu dan diikuti semua Pengurus Cabang NU dan perwakilan pondok pesantren se-Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al Asnawi Kabupaten Magelang Senin lalu.

Kesepakatan itu, dia menambahkan ditetapkan menjadi fatwa bahwa pemerintah haram memberikan izin usaha ritel modern yang diduga kuat akan berdampak negatif terhadap pedagang  tradisional atau toko kelontong.

Selain itu, lanjutnya, forum bahtsul masail NU Jawa Tengah juga meminta kepada pemerintah supaya meninjau ulang dan mencabut izin usaha yang sudah dikeluarkan apabila mengakibatkan kerugian terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa pemerintah dalam memberikan keputusan harus berpijak kepada kepentingan rakyat, tasharruful imam manuthun bil mashlahatir ra’iyyah. Karena itu jika pemberian izin berdampak pada kerugian yang dialami oleh pedagang-pedagang kecil maka izin tidak boleh dikeluarkan. Para pedang kecil ini menempati jumlah mayoritas,” ujar KH Hudallah Ridwan.

Keputusan tersebut juga berdasarkan pada kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa kerusakan harus dihilangkan (adldlarar yuzalu).

“Dalam hal ini apabila izin usaha sudah terlanjur dikeluarkan, maka pemerintah harus meninjau ulang. Apabila jelas berdampak pada kerugian para pedagang kecil, maka izin itu harus dicabut, adldlarar yuzalu (bahaya harus dihilangkan),” tuturnya.

284
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>