Sebarkan berita ini:

PURWOKERTO[SemarangPedia] – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jateng dan DIY tengah berupaya menangani proses pengaduan terhadap kecewaan kinerja manajemen lembaga keuangan dan non keuangan, menyusul meningkatnya pengaduan masyarakat kepada OJK.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Perizinan OJK Regional 3 Rusly Albas mengatakan hingga saat ini OJK telah menerima sebanyak 400 pengaduan dan tercatat 90% di antaranya kini sudah diproses.

Pengaduan kekecewaan terhadap lembaga keuangan dan non keuangan termasuk persoalan investasi bodong. Namun, untuk kasus investasi ilegal itu memerlukan proses panjang dengan melalui penyidikan

Tawaran investasi ilegal, lanjutnya, kini banyak mencuat dan menyita perhatian publik di Indonesia seperti kasus investasi pada PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI, United Nation Swissindo World Trust Internasional Orbit (UN Swissindo) dan KSP Pandawa Mandiri Group.

“Sebagian besar investasi bodong dengan menggunakan tokoh agama untuk merayu dan menarik masyarakat agar lebih berminat menginvestasikan dana mereka,” ujarnya saat memberikan materi pelatihan dan sosialisasi kepada wartawan ekonomi di wilayah kerja OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY di Purwokerto, Selasa. (13/12)

Dia menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi dan yang terpenting dan mudah dengan melihat perizinan lembaga yang menawarkan investasi itu.

Jika lembagan kuangan maupun non kekuangan, lanjutnya,  tidak terdaftar pada OJK patut harus diwaspadai, mengingat bunga yang ditawarkan cukup tinggi dan sngat menggiurkan serta tidak dapat menjelaskan secara gamblang. Bahkan dinilai tidak realistis.

Menurut Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Nursatyo, belakangan ini banyak masyarakat yang telah tertipu investasi bodong dan mereka enggan melaporkan karena kurang mamahami, bahkan sebagian mempunyai rasa malu.

Sebaiknya, dia menambahkan masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming baik bunga maupun bagi hasil dan jika terkena jangan segan-segan untuk melaporkan kepada Kepolisian, OJK atau BI sebagai instansi yang berwenang.

Seperti diketahui OJK telah mengukuhkan Satgas Waspada Investasi di Jawa Tengah pada Oktober lalau, sebagai upaya untuk mencegah dan menangani semakin maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal yang meresahkan masyarakat, melalui upaya preventif, kuratif, dan represif (penegakan hukum).

Satgas Waspada Investasi (SWI) Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan  beberapa instansi terdiri satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di jajaran Pemprov Jateng seperti  Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah serta Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Kepolisian Daerah Jateng, Kejaksaan Tinggi Jateng, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng. (RS)

192
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>