Sebarkan berita ini:

1-ganjarSEMARANG[SemarangPedia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan agar Ombudsmen diberikan  kewenangan  untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terkait pelayanan publik.

Selama ini, menurutnya, kinerja Ombudsmen dikenal masyarakat hanya sebagai pengawas pelayanan publik. Dalam pengawasan tersebut, jika hanya bertugas mencatat,  melihat dan memberikan rekomendasi maka akan berdampak kecil tanpa efek kejut terhadap pemberantasan pungli.

“Kalau Ombudsmen melakukan sidak dan menemukan adanya pungli dan langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) maka akan memiliki dampak besar terhadap upaya pemberantasan pungli di Indonesia,” ujarnya usai membuka Seminar Efektifitas Pengelolaan dan Integritas , Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (1/11).

Jika Ombudsmen berwenang melakukan OTT, lanjutnya,  kehadiran lembaga tersebut semakin terasa dalam pemberantasan pungli daan sangat melindungi masyarakat.

“Apabila Ombudsmen memiliki kewenangan operasi tangkap tangan maka kehadiran Ombudsmen tidak seperti “Macan Ompong”.  Kalau kewenangannya kurang, jika menemukan pungli langsung tangkap saja kemudian di berikan kepada pihak yang berwenang,” tuturnya.

Mengingat pentingnya pelayanan publik yang bersih, Ganjar mengharapkan agar Ombudsmen diberi kewenangan untuk melakukan operasi tangkap tangan.

“Saya kira Ombudsmen diberi kewenangan sampai tingkat itu (OTT). Maka pelayanan publik harus ada polisinya, lha polisi layanan publik itu namanya Ombudsmen,” ujarnya. (RS)

98
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>