Sebarkan berita ini:

26-samsatSEMARANG[SemarangPedia] – Gencarnya operasi pungutan liar (Pungli) yang mulai dilakukan sejumlah instansi dan kepolisian di Jateng belakangan ini, telah berhasil menujukkan positif dengan berkurangnya oknum yang melakukan pungutan pada pengurusan perizinan dan pelayanan publik.

Namun, dampaknya penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi itu terus merosot hingga 30%, dari sebelum dilaksanakan operasi pungli itu.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jateng Hendri Santosa mengatakan operasi pungutan liar yang gencar dilakukan kini berdampak pada turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, lanjutnya, petugas kini tidak mau memroses pembayaran pajak, bagi masyarakat yang tidak membawa syarat KTP pemilik motor yang asli. Padahal, banyak masyarakat yang belum membalik nama kepemilikan motornya.

“Setelah ada kegiatan “bersih-bersih” pungli, penerimaan pajak kendaraan bermotor turun. Ternyata, banyak masyarakat “nembak” KTP. Begitu petugas tidak mau menerima bagi yang tidak membawa KTP, penerimaan langsung turun 30%,” ujarnya dalam  Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan APBD tahun anggaran 2016, di Gedung B Lantai V Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu. (26/10).

Menurutnya, ternyata banyak masyarakat yang jual beli motor tidak dibalik nama. Kewajiban melampirkan syarat KTP itu, didasarkan pada Perpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Dia menuturkan untuk mengantisipasi tidak tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor, pihaknya akan mengajukan konsep Peraturan Gubernur tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN II) lokal dan denda administrasi.

“Pergub ini akan diajukan karena berdasarkan kajian, BBN II yang dari luar Jateng, masuk ke Jateng, luar biasa. Rata-rata 11.000 per bulan. Tahun lalu hanya berkisar 6.000-7.000 unit,” tuturnya.

Berdasar identifikasi DPPAD, lanjutnya, sebanyak 3,7 juta kendaraan diketahui sudah rusak, hilang, tidak terdaftar, dan digunakan praktik siswa SMK, sehingga, pajaknya sudah jelas tidak akan tertagih. (RS)

134
Sebarkan berita ini:

2 Comments

  1. omset punglinya dalam setahun seindo lebih 20 triliun makanya dibela terus setiap protes dimentahkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>