Sebarkan berita ini:

18-palu-sidangSEMARANG[SemarangPedia] – Pelaku penerbitan faktur pajak fiktif akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang dengan kurungan penjara delapan bulan dan denda sebesar Rp10,9 miliar.

Majelis Hakim PN Kota Semarang yang diketuai Pudjo Hunggul Hendrowasisto menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus pajak fiktif  Leonardus Uiyana selaku Komisaris CV Mitra Sejati, selama delapan bulan penjara dan denda sebesar Rp10,9 miliar.

Sementara Alan Mores Uiyana Direktur CV Mitra Sejati divonis enam bulan penjara, dan Satiyono Manajer Akuntansi dan Perpajakan CV Mitra Sejati di wonis 11 bulan penjara.

Selain kurungan penjara, mereka juga dikenakan denda secara tanggung renteng sebesar Rp 5.494.638.928 x 2 = Rp 10.989.277.856.

Pada sidang sebelumnya JPU Ari Praptono menuntut pidana penjara kepada terdakwa Leonardus Uiyana selama satu tahun penjara, terdakwa Alan Mores Uiyana dipidana penjara selama sembilan bulan penjara, dan terdakwa Satiyono dipidana penjara selama satu tahun empat bulan penjara dengan denda secara tanggung renteng sebesar Rp 5.494.638.928 x 2 = Rp 10.989.277.856.

Saat membacakan vonis  Hakim menyebutkan, tiga terdakwa telah terbukti melakukan pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari 2007 hingga  Desember 2007 yang isinya tidak benar.

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, CV Mitra Sejati yang bergerak dalam bidang Jasa Importasi menyampaikan SPT PPN yang isinya tidak benar dengan modus membuat faktir fiktif yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya dengan sejumlah perusahaan.

Berdasarkan keterangan para saksi dari perusahaan-perusahaan tersebut, mereka tidak pernah bertransaksi dengan CV Mitra Sejati.

Semua terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 yang merugikan negara Rp 5.494.638.928.

Plt Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Lesdiyanto menuturkan sudah terdapat tiga terdakwa yang telah divonis karena memalsukan faktur pajak fiktif.

Bahkan Kanwil DJP Jawa Tengah I kini tengah melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 16 Wajib Pajak dan penyidikan terhadap 8 Wajib Pajak.

248
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>