Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – DPRD Jateng meminta  PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pengembang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, harus memperhatikan lingkungan sekitar dan pelaksanaan sesuai roadmap awal.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan pelaksana pembangunan proyek energi listrik itu harus sesuai dengan roadmap awal dan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Belakangan ini masih terus bermunculan protes dari kalangan masyarakat, sehingga BPI dalam melakukan pembangunan fisik PLTU harus sesuai dengan roadmap dan Amdal agar tidak merusak lingkungan,” ujarnya.

Awal Pekan rombongan Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan ke lokasi proyek PLTU Batang, untuk mengetahui proges pembangunan PLTU berkapasitas  2×1.000 Megawatt (MW)

Anggota Komisi D DPRD Jateng Mustolih menuturkan pelaksana proyek harus tetap memerhatikan dampak sosial dari pembangunan tersebut, mengingat sebelumnya proyek-proyek besar lainnya di daerah terkendala dengan munculnya protes masyarakat sekitar.

“Pada umumnya persoalan yang muncul terhadap dampak sosial yang sering terjadi. Seperti angkutan truk-truk proyek yang lewat desa yang merusak jalandan lainnya. Pelaksana proyek harus memahami karakteristik masyarakat dilokasi sekitar proyek itu., Bahkan bisa jadi, aksi protes dari masyarakat tersebut ditunggangi oleh beberapa pihak dengan kepentingan tertentu,” tuturnya.

Sementara Trisna Riyanta selaku Deputy General Manager Civil PT BPI mengatakan selama proyek pembangunan berlangsung pihaknya secara rutin telah melaksanakan program Amdal, di antaranya kompensasi sosial berupa bantuan tunai sementara untuk petani penggarap dan buruh tani sebagai rencana mitigasi BPI kepada petani terdampak.

Data BPI menyebutkan, kompensasi sosial yang terakhir diberikan kepada 656 petani pada 25 Januari 2017.

Selain itu, lanjutnya, terdapat pula pemberian lahan pengganti untuk 218 petani penggarap seluas 32 hektare dimana satu petani penggarap dialokasikan lahan seluas sekitar 1.200 meter persegi. Kemudian, ada pula kegiatan pembuatan rumah ikan bagi nelayan.

Menurutnya, untuk corporate social responsibility (CSR), terdapat lima program terdiri CSR di bidang lingkungan, pengembangan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bidang lingkungan seperti pembuatan bank sampah, gerakan kebersihan lingkungan desa, dan penanaman mangrove.

Sedangkan dibidang pengembangan ekonomi diberikan kegiatan permodalan untuk UKM, bidang infrastruktur berupa pembangunan instalasi air bersih dan sanitasi, pendirian mesjid, gedung kesehatan, serta dan perbaikan sekolah.

Dibidang pendidikan, lanjutnya,  diberikan program beasiswa dan pembangunan perpustakaan, serta pengobatan gratis untuk bidang kesehatan.

Progres pembangunanPLTU Batang kini telah mencapai 23%, hingga diharapkan bakal selesai sesuai target pada 2020 sudah dioperasikan.

PT Bhimasena Power Indonesia selaku pengembang proyek PLTU di Kabupaten Batang itu, optimis ketenagalistrikan terbesar se-Asia Tenggara ini, dipastikan dapat beroperasi pada 2020 mendatang.

Sebelumnya Presdir PT Bhimasena Power Indonesia Takashi Irie mengatakan masa pembangunan fisik proyek PLTU Batang di Jawa Tengah yang sudah dimulai pada Juni 2016 dan pada Mei 2020 ditargetkan unit pertama sudah dapat beroperasi, disusul pada November tahun yang sama unit kedua juga beroperasi.

“Masa pembangunan proyek PLTU Batang di Jawa Tengah yang dimulai pada Juni 2016 memakan waktu sekitar 50 bulan. Pada Mei 2020 unit satu dan unit dua pada Nopember 2020 PLTU 2×1.000 MW beroperasi,” ujarnya, di Semarang.

Terkait pembebasan lahan milik warga disekitar proyek PLTU yang terdampak pembangunan itu kini telah selesai.

“Saat ini kami sudah  membebaskan lahan milik warga di beberapa desa yang terkena proyek PLTU seluas 226 hektare.  Jumlah 226 hektare itu berasal dari 700 pemilik dari 800 bidang.  Jadi ini sudah 100% lahan dibebaskan sehingga masih menyisakan proses pembangunan,” tuturnya.

Dia menambahkan pihaknya juga menyediakan lahan pengganti untuk memberikan pendapatan baru kepada petani penggarap yang terdampak proyek PLTU Batang.

Selain itu,  lanjutnya, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) menyediakan lahan seluas 32 hektare di dekat lokasi pembangkit listrik.

“Setiap satu petani penggarap dialokasikan lahan seluas kurang lebih 1.200 meter persegi. Tidak hanya itu, BPI juga membangun dan memperbaiki saluran irigasi untuk program lahan pengganti,” tuturnya.

Proyek infrastruktur energi listrik itu, merupakan PLTU yang telah didesain pembangunan teknisnya ramah lingkungan, sehingga ke depan tidak akan menimbulkan permasalahan yang signifikan. (RS)

246
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>