Sebarkan berita ini:

15-rukma-setyadiSEMARANG[SemarangPedia] – DPRD menilai pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 550/54 Tahun 2015 yang menginstruksi penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Bagi Instansi Pemprov Jateng setiap hari Jumat, masih kurang kajian mendalam dalam memutuskan progam itu.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan implementasi SK Gubernur No 55/54/2015 itu masih sulit dilakukan dan banyak kendala yang akan dihadapi.

Kendala akan muncul, lanjutnya, fasilitas transportasi umum yang beroperasi belum mampu menunjang program tersebut, selain sarana tempar parkir di luar lingkungan Pemprov Jateng juga kurang memadai.

“Kebijakan Gubernur Jateng itu bakal sulit diimplementasikan di lapangan. Bahkan PNS di linkungan Pempvrov juga kesulitan memperoleh angkutan umum yang memadai dan layak,” ujarnya, Jumat (18/11).

Menurutnya, bukan hanya PNS Pemprov Jateng yang masih enggan menerima kebijakan itu, namun, peraturan itu masih perlu pengkajian ulang dan mendalam lebih matang.

“Kalau peraturan itu tetap dilanjutkan, kemungkinan bisa menimbulkan pemasalahan baru bagi PNS. Namun, jika kini sudah dicabut, menunjukkan implementasinya dalam kesulitan,” tuturnya.

Sebelumnya beberapa waktu lalu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono telah menyatakan SK Gubernur itu segera dicabut, mengingat penerapan hari bebas kendaraan bermotor bagi instansi Pemprov Jateng setiap hari Jumat bakal mengalami kesulitan.

Menurutnya, pembatalan kebijakan tersebut dilakukan setelah melakukan evaluasi dan kaijian, di antaranya dilakukan melalui kuesioner.

Dari penjajakan melalui kuesioner itu, diketahui jika masih banyak aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Jateng yang merasa kesulitan, jika ke kantor tanpa berkendara sendiri. Terutama mereka yang sulit menjangkau angkutan umum dan bus kantor.

Selain itu, dari beberapa razia yang dilakukan di sekitar kantor pada setiap Jumat, diketahui masih banyak ASN yang membawa kendaraan. Namun, mereka memilih menitipkan kendaraan di luar kantor, kemudian berjalan kaki menuju kantor.

Kondisi itu, tidak hanya merepotkan, tapi juga masih belum sesuai dengan tujuan pemberlakukan larangan penggunaan kendaraan. Meski demikian, jika fasilitas yang disediakan sudah menunjang, kemungkinan kebijakan itu akan kembali diberlakukan.

Pemprov Jateng juga memberlakukan persyaratan penggunaan kendaraan bermotor yang bebas emisi dan untuk memastikan kendaraan bebas emisi, pihaknya melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan melakukan uji emisi pada kendaraan milik ASN.

Kendaraan yang diperbolehkan hanya mereka yang sudah dipastikan bebas emisi dari BLH.

Menurut Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, kebikakan Gubernur itu terkesan terburu-buru dan tidak dirancang dengan baik. Tidak ada persiapan, terlebih kondisi fasilitas pendukung juga tidak diperhitungkan.

“Dari awal sudah diingatkan, agar ada persiapan yang matang. Tapi diabaikan, dan hasilnya sudah dapat diduga, pasti gagal,” ujarnya. (RS)

122
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>