Sebarkan berita ini:

 

1-PenjaraUNGARAN [SemarangPedia] – Pemkab Semarang memastikan Ade Fadjar segera diberhentikan  dari pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Semarang, setelah bersangkutan di putuskan Pengadilan Tipikor setempat  bersalah menggunakan dana proyek pacuan kuda..

Langkah pemberhentian Fajar dengan tidak hormat masih menunggu salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan yang bersangkutan sudah masuk penjara, sehingga  otomatis harus diberhentikan. Tapi, sampai saat ini belum dapat tembusan dari pengadilan.

Kepastian adanya sanksi pemberhentian dari orang nomor satu di lingkungan Pemkab Semarang ini bukan tanpa alasan. Dasar hukumnya Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aturan tersebut berbunyi PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Sanksi pemecatan juga diperkuat dengan Pasal 9 huruf a PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh PP No 19 Tahun 2013. Bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan.

Sebelumnya, Kepala BKD Kabupaten Semarang Supramono pernah mengatakan belum bisa menjatuhkan sanksi pemecatan PNS Ade Fadjar lantaran belum menerima salinan putusan pengadilan.

Dalam kasus korupsi pembangunan pacuan kuda tahap II, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Ade Fadjar dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara 14 bulan dan denda Rp50 juta subsider dua bulan penjara.

Pengadilan Tipikor Kota Semarang menyatakan Kabid Bangunan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umun (DPU) Kabupaten Semarang ini terbukti melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski sudah divonis namun Ade Fajar tidak langsung dijebloskan penjara. Bahkan sempat melenggang bebas selama dua bulan, tepatnya Selasa (30/8) dia dijebloskan ke LP Kedungpane Kota Semarang.

Langkah eksekusi dilakukan setelah Kejari Kabupaten Semarang memutuskan tidak mengajukan banding. Langkah serupa juga diambil Ade Fadjar, menerima hasil putusan Pengadilan Tipikor Kota Semarang.

Langkah eksekusi ini berimbas pada kosongya jabatan Kabid Bangunan dan tata Ruang di DPU yang ditinggalkan Ade Fajar. Terlebih yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai kabid sekitar sepekan lalu.

“Sebelum ini sudah mengundurkan diri dari status jabatannya, minggu kemarin. Sekarang jabatan dia di-plt-kan,”ujar Mundjirin.

Diketahui,  pembangunan tahap II arena pacuan kuda Arrowhead Park di Tegalwaton itu masuk dalam alokasi belanja APBD Kabupaten Semarang 2012, sekitar Rp12 miliar. Dana berasal dari bantuan Pemprov Jateng dan pekerjaannya ditangani Disporapar (saat proyek berlangsung bernama Disporabudpar). Kala itu, Ade Fadjar menjadi PPkom dari proyek tersebut.

301
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>