Sebarkan berita ini:

hutan-mangrove-istimewaSEMARANG [SemarangPedia] – Kondisi Pesisir pantai utara Kota Semarang setiap tahun mengalami kerusakanan 92 hektar akibat abrasi. Melihat hal tersebut pemerintah harus melakukan upaya penyelematan secara nyata dan tepat.

Menurut data dilapangan pada tahun 1999 sampai tahun 2009 kerusakan pesisir Semarang cukup parah yakni mencapai 1920 hektar. Langkah yang harus ditempuh pemerintah yakni harus membeli lahan yang masih bisa diselamatkan.

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang Gunawan Wicaksono menjelaskan, saat ini lahan pesisi Kota Semarang tidak semuaya berupa darat, namun sebagian sudah berupa perairan. Seperti contohnya di wilayah Trimulyo yang saat ini pantai sudah masuk ke darat sepanjang kurang lebih 2,6 km.

Dia mengatakan, abrasi paling dalam adalah di Trimulyo dan juga di Mangungharjo dimana abrasi pada tahun 2002 seluas 240 hektar dengan panjang pantai yang rusak mencapai 3,4 km.

“Sejak saat itu kami membikin program secara bertahap, bersama BLH Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga sekarang ini 3,4 km yang rusak sudah bisa di perbaiki semua,” katanya.

Diakuinya, wilayah pesisir saat ini 75% sudah dikuasi oleh swasta. Dan untuk tanggungjawab menangkal abrasi ada di masing-masing pemilik lahan, sehingga pemerintah tidak akan masuk ke lahan yang dikuasi oleh swasta. “Pemerintah Kota memang saat ini sudah menyediakan anggaran untuk membeli lahan dan di Trimulyo yang akan dibeli dan akan dikembangkan menjadi eco edu wisata mangrove,” katanya.

Wakil ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, Kota Semarang memiliki pesisir sepanjang kurang lebih 62 km. Beberapa data menyebutkan, kerusakan mencapai lebih dari 1000 hektar. Oleh karena itu, satu hal yang semestinya diintervensi oleh pemerintah adalah dalam bentuk sinergi dengan beberapa stakeholder.

Dia menjelaskan, untuk memperbaiki pesisir Semarang tidak cukup hanya dilakukan dengan penanaman mangrove, namun juga harus ada pembelian lahan milik masyarakat.

“Sejak tahun 2010 kita sudah mendorong agar pemerintah melakukan pembelian lahan, tapi kenyataannya tidak pernah bisa terealisasi. Bahkan tahun 2016 ini kita alokasikan dana sebesar Rp13 miliar untuk pembelian lahan di wilayah Trimulyo seluas 15 hektar namun juga tidak bisa dilaksanakan,” katanya, kemarin.

Agung mentuturkan, ketika masyarakat bisa melakukan intervensi pembelian lahan, maka akan bisa memaksimalkan partisipasi dari masyarakat.“Kita cukup prihatin, kita minta ini (pembelian lahan), bisa dilanjukan di 2017 karena bisa menjadi aset pemerintah sebagai rool model untuk penanganan daerah pesisir bahkan bisa untuk meningkatkan partisipasi public untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.

Perda RTRW Kota Semarang sendiri, kata dia sudah mengkomodasi konservasi cukup tinggi, tinggal bagaimana nanti dalam dokumen perizinan yang dilakukan oleh swastas apakah sesuai dengan izin lingkungan dan perizinan lain.

“Tingkat abrasi di pesisir kita sudah sangat tinggi, kalau kemudian dipaksakan misalnya untuk kawasan industry atau kawasan lain, maka akan sangat membahayakjan. Saya pikir ini warning bagi pemerintah untuk memperketat proses perizinan pengembangan wilayah pesisir,” katanya.
Oleh karena itu, Bintari mengajak masyarakat Kota Semarang untuk lebih peduli dan care terhadap kondisi pesisir pantai Kota Semarang, yang jika dibiarkan akan membawa dampak buruk terhadap Kota Semarang.

Menurutnya, Perda RTRW bukan menjadi alat untuk mengesahkan rencana pemberintah yang cuma lima tahun. Perda RTRW harusnya menjadi rencana jangka panjang.

Untuk diketahui, saat ini kawasan konservasi mangrove pesisir Semarang khususnya di wilayah Tugurejo, terancam hilang, karena adanya pengembangan sejumlah perusahaan. ”Untuk mengendalikan abrasi, semua pihak harus bersinergi termasuk kalangan swasta yang memiliki lahan. Kalangan swasta jangan diam saja, karena ini adalah masalah bersama, yang harus ditangani secara bersama-sama,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Yayasan Bintari Arief Khristanto mengatakan, saat ini banyak kalangan sedang berusaha untuk mereview kembali perda RTRW Kota Semarang, supaya wilayah pesisir lebih terlindungi.

180
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>