Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Pemerintah komitmen berupaya terus memacu peningkatan perlindungan konsumen sesuai undang-undang perlindungan konsumen serta menyusun Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK) untuk meningkatkan keberdayaan konsumen dan pelaksanaan perlindungan konsumen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyatakan komitmen pemerintah memacu peningkatan perlindungan konsumen di Indonesia.

Menurutnya, komitmen itu sesuai dengan Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Sesuai undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen mempunyai hak untuk mendapat kompensasi apabila dirugikan. Sudah sewajarnya konsumen memperjuangkan hak tersebut karena hal ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha untuk memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan prima,” ujarnya pada acara Puncak Peringatan Harkonas 2017 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu. (3/5)

Tujuan ditetapkannya Harkonas, lanjutnya, sebagai upaya massif meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menyatukan langkah pemerintah dalam perlindungan konsumen. Hal ini mengingat pelaksanaan perlindungan konsumen bersifat lintas sektoral.

“Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan peningikatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan iklim usaha serta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen,” tuturnya.

Dia menambahkan tingkat keberdayaan konsumen Indonesia relative rendah dengan indeks keberdayaan konsumen (IKK) pada 2016 sebesar 30,86. Ini berarti konsumen Indonesia belum sepenuhnya mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen.

“Dari hasil survei Kemendag pada 2016, sebesar 42% konsumen yang mengalami masalah lebih memilih untuk tidak melakukan pengaduan dengan alasan risiko kerugian yang tidak besar (37%), tidak mengetahui tempat mengadu (24%), menganggap proses dan prosedur pengaduan lama dan rumit (20%) dank arena mengenal baik penjual (6%),” paparnya.

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah sedang menyusun Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK) untuk meningkatkan keberdayaan konsumen dan pelaksanaan perlindungan konsumen.

Selain itu, dia menambahkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan agar lebih strategis, harmonis dan terintegrasi dalam melaksanakan perlindungan konsumen yang akan dituangkan dalam bentuk Perpres. (RS)

 

96
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>