Sebarkan berita ini:

27-MUISEMARANG[SemarangPedia] – Pemerintah hingga kini masih menghadapi persoalan radikalisme, selain masalah kebiadaban seperti perilaku pemerkosaan di beberapa daerah dan kelompok yang anti Pancasila, sehingga peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat ikut membantu mengatasi hal itu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan selain menghadapi persoalan radikalisme, pemerintah juga menghadapi masalah kebiadaban seperti perilaku pemerkosaan di beberapa daerah dan kelompok yang anti Pancasila.

“Problem yang klasik termasuk kemiskinan dan pengangguran, MUI dapat ikut membantu setidaknya mengajarkan agama Islam seperti yang dibawa Walisongo.

“Saya minta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng mengembangkan ajaran Islam seperti yang dibawa Walisongo, yaitu yang moderat, toleran, tidak ekstrem dan tidak menjurus kepada kekerasan seperti terorisme,” ujarnya sat membuka Rapat Kerja dan Taaruf Pengurus MUI Jateng masa hidmah 2016-2021 di aula Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Jalan Gajah Raya Semarang, Jumat. (27/5)

Apalah namanya, lanjutnya, Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Rahmatan Lil Alamin pokoknya yang menebar kedamaian dan kesejukan.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji MSi mengatakan  periode lima tahun ini para ulama, zuama dan umara bertanggungjawab untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin.

“Islam yang mboten radikal, mboten teroris dan mboten liberal. Selalu berorientasi memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada umat,” tuturnya.

Menurutnya, MUI juga menghadapi persoalan gaya hidup umat Islam yang menjadikan agama sebagai asesoris bukan sebagai ajaran akidah dan landasan hidup.

“Ada kelompok yang menarik kuat-kuat ke arah radikalisme tetapi ada pula yang menarik ke arah kebebasan atau liberalisme. Bahkan yang membahayakan kalau tidak dibendung yaitu gerakan transnasional yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Pancasila,” ujarnya.

Majelis Ulama, dia menambahkan terus mengembangkan sinergitas dengan pemerintah, jajaran Pemprov, kepolisian, Kodam IV/Diponegoro, kejaksaan dan lain-lain dalam menghadapi persoalan umat.

41
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>