Sebarkan berita ini:

8-perlindungan-anakUNGARAN[SemarangPedia] –  Pemerintah tengah memempersiapkan kebijakan sanksi sosial bagi keluarga yang tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, menyusul draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengasuhan Keluarga segera digodok.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Susana Yembise mengatakan draft RUU pengasuhan keluarga segera digodok dan diharapkan RUU itu dapat disetujui DPR  menjadi undang-undang.

“Kami sudah membuat draft RUU pengasuhan keluarga dan diharapkan RUU ini segera disetujui DPR menjadi undang-undang dan kita boleh gunakan untuk melihat peran dan fungsi keluarga dalam mengasuh anak-anak mereka, sekaligus ada sanksi sosial jika keluarga tidak memperhatikan anaknya,”  ujarnya di sela kunjungan ke Puskesmas Bergas, Kabupaten Semarang, Kamis. (8/9)

Menurutnya, keluarga adalah benteng perlindungan pertama bagi anak. Bagaimana perilaku anak, terlantar tidaknya kehidupan si anak hingga akhirnya menjadi korban maupun pelaku kekerasan titik awalnya berangkat dari keluarga.

Dengan demikian, lanjutnya, keluarga memiliki peran vital bagi masa depan anak. Terlebih beberapa waktu terakhir muncul beragam kasus kekerasan atau tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya anak sebagai korban.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi bersama kementerian terkait lain dan organisasi perempuan dan anak, termasuk media, agar orang tua menjaga dan jangan membiarkan anak mereka menjadi korban maupun pelaku kekerasan,” tuturnya.

Di sisi lain, dia menambahkan kasus kekerasan terhadap anak ada kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan setahun lalu disinyalir terdapat sekitar 3.000 anak Indonesia yang terlibat tindak pidana umum.

Dia menuturkan kebijakan dalam RUU Pengasuhan Anak diharapkan mampu menekan beragam kasus yang melibatkan anak tak  berdosa itu.

“Tugas kami mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, kita mulai dari keluarga, yang merupakan fungsi pertama untuk melindungi anak,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yohana mengapresiasi kondisi dan fasilitas di Puskesmas yang ada di Berghas sudah mengarah pada puskesmas ramah anak.

“Sudah hampir 1.000 puskesmas di Indonesia  sudah menuju puskesmas ramah anak, dari 9.000 puskesmas yang ada di seluruh tanah air. Masih banyak yang belum (baik) memang. Bahkan Puskesmas Bergas sudah bagus, tidak terlihat seperti puskesmas, tidak ada bau obat-obatan serta kelihatan bersih dan rapi,” tutiurnya.

Ketua Dewan Pembina Pusat Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi menyatakan perlunya pembentukan satgas perlindungan anak hingga tingkatan RW atau RT. Selain melakukan upaya perlindungan anak, satgas tersebut juga melakukan langkah-langkah pencegahan agar anak tidak menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

“Satgas ini sudah ada di Tangerang Selatan, Banyuwangi, Bengkulu Utara dan diharapkan Kabupaten Semarang segera ada,” ujarnya.

145
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>