Sebarkan berita ini:

2-umkUNGARAN[SemarangPedia] – Pemkab Semarang telah mengajukan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk 2017 kepada Gubernur Jateng sebesar Rp1.743.000. Sementara kalangan buruh menuntut pemerintah menetapkan UMK senilai Rp2.174.521,23.

“Kami sudah mengusulkan UMK 2017 kepada Gubernur Jateng dengan besaran Rp1.743.000 atau naik Rp133.000, dibanding UMK yang berlaku tahun ini hanya Rp1.610.000,” ujar Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang Soemardjito, Rabu. (2/10)

Menurutnya,  pengusulan UMK 2017 itu,  mengacu pada rumusan yang diatur dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan sudah mendapat persetujuan dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha di Dewan Pengupahan.

“Pada 27 Juli lalau unsur-unsur di dalam Dewan Pengupahan sepakat UMK 2017 menggunakan PP 78/201, setelah sepakat Oktober rapat, PP-nya dibuka, dimasukkan perhitungannya ketemu besaran seniulai itu,” tuturnya.

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan perhitungan UMK 2017 memang beda dengan perhitungan UMK tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada PP 78/2015, UMK 2017 dihitung berdasar besaran UMK yang berlaku saat ini ditambah angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan UMK 2016 dan tahun sebelumnya, lanjiutnya, berdasar pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) mengacu hasil survei harga barang di pasar.

“Pada usulan UMK 2017 juga sudah dirapatkan di Dewan Pengupahan, di dalamnya ada unsur serikat pekerja dan pengusaha serta diharapkan usulan itu bisa diterima kedua belah pihak,” tuturnya.

Dia menuturkan terkait dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi Pemkab mendapat masukan yang beda dari Pemprov Jateng dan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga harus membuat dua kali usulan kepada Gubernur Jateng.

“Selisihnya mencapai  Rp4.000, lebih tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang dari pemerintah pusat. Kami mengharapkan di tahun mendatang, inflasi maupun pertumbuhan ekonomi mengacu kondisi lokal, mengingat mereka itu kan hidup di daerah,”  ujarnya.

Sementara itu, sekitar 1.000 buruh dari berbagai perusahaan Kabupaten Semarang mendatangi DPRD dan Kantor Bupati Semarang. Mereka menuntut UMK 2017 sebesar Rp2.174.521,23, mengacu pada perhitungan KHL seperti yang diatur UU No 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Upah Minimum.

“Perhitungan UMK berdasar PP 78/2015 melanggar pasal 88 ayat 4 UU 13/2003. Bahkan PP 78/2015 sampai saat ini masih disengketakan di Mahkamah Agung (MA), sehingga tidak bisa dijadikan acuan perhitungan UMK 2017,” tutur Sumanta, koordinator aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Semarang.

 

250
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>