Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bakal terus semakin gencar melakukan pembenahan berbagai kawasan hingga mampu menghapuskan wilayah kumuh dan mewujudkan perubahan wajah kota serta menambah upaya rehab rumah tidak layak huni.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan tidak akan berhenti dalam mengupayakan perubahan wajah kota, dengan melakukan di antaranya dengan gencar menghapus wilayah kumuh di Kota Semarang.

Menurutnya, catatan Pemkot Semarang pada 2015 setidaknya terdapat 415 hektare (ha) wilayah yang masuk kategori kumuh, dan mengalami penyusutan menjadi 194,37 ha pada 2016, kembali berkurang 216,12 ha pada 2017 serta menyusut hingga tersisa 112,49 ha pada 2018.

Sisa wilayah tersebut tahun ini, lanjutnya, diproyeksikan 90,28 % dari luasan itu bakal mampu ditangani dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 miliar untuk program penuntasan kawasan kumuh.

Tren positif, dia menambahkan dalam penanganan itu optimis jika kawasan kumuh di wilayahnya pada 2020 mendatang bisa menjadi 0% (zero) wilayah kumuh. Bahkan keyakinan itu juga diperkuat dengan upaya rehab rumah tidak layak huni yang terus didorong semakin masif.

“Setidaknya hal itu terlihat dari semakin bertambahnya jumlah rumah tidak layah huni yang direhab setiap tahunnya.  Sejak 2011 tercatat sudah sebanyak 204 unit rumah yang direhab. Jumlah itu meningkat pada 2019, mengingat sebanyak 3.233 unit Rumah Tidak Layak Huni bakal direhab hingga total akan mencapai 7.155 rumah tidak layak huni yang direhab,” ujarnya saat lounching RTLH, di Kelurahan Muktiharjo Kidul,  Kecamatan Pedurungan, Selasa (12/2).

Pada 2019 ini, menurutnya, rehab rumah tidak layak huni akan dikerjakan melalui sumber pendanaan ABPD Kota Semarang dan Dana Alokasi Khusus APBN. Bantuan dana ABPD Kota Semarang akan digunakan untuk mengerjakan 1.000 unit rumah di 16 kecamatan, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus APBN digunakan untuk mengerjakan 162 unit rumah di Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Jabungan.

Dia menuturkan  rehab rumah tidak layak huni itu masih perlu evaluasi pada pelaksanaannya, karena program rehab rumah tidak layak huni perlu penentuan sasaran yang tepat di mana penerima bantuan, dimana pemilik rumah memang benar mengharapkan rehab,  karena rumahnya tidak nyaman, tidak sehat dan yang bersangkutan berpenghasilan rendah.

“Perlunya pendataan yang baik, seberapa banyak area yang direhab sehingga diharapkan tidak melebihi kenyataan. Jangan sampai rumah sudah dirobohkan semua ternyata yang direhab hanya sebagian, bahkan hanya bagian depannya saja.,” tutur Hendi panggilan akrab Hendrar Prihadi itu.

Menurutnya, dalam pelaksanaan rehab RTLH itu, Pemkot juga menggandeng Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) untuk dapat melibatkan kontraktor anggota.

Keputusan tersebut, dia menambahkan merupakan langkah tepat karena dapat dijadikan tolok ukur dalam upaya perbaikan dari proses rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun sebelumnya.

“Saya minta dalam proses rehabilitasi kali ini, rumah yang direhab harus jadi lebih baik dan lebih sehat, sehingga penekanannya agar Gapensi dapat memeriksa secara langsung dari awal pelaksanaan hingga selesai agar proses rehabnya tepat sesuai yang diharapkan,” ujar Hendi. (NDI/RS)

 

18
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>