Sebarkan berita ini:

17-Bus Jungkel1SEMARANG[SemarangPedia] – Pemerintah Kota Semarang menghindar dari tudingan dalam kecelakaan kerambol Bus Rapid Trans (BRT) di simpang tiga Kagok Papandayan Semarang, Sabtu lalu akibat armada BRT tidak laik jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang, Agus Harmunarto mengatakan insiden BRT bukan murni disebabkan rem blong yang menabrak pangkalan ojek.

Bahkan, lanjutnya, dipastikan saat diperiksa secara teknis, mesin bus tidak mengalami masalah apapun, terutama pada bagian pengereman dan tabung oli masih penuh terisi.

“Saat bodi bus diangkat, olinya masih penuh dan tidak ada kerusakan pada mesinnya,” ujarnya, Selasa (19/7).

Namun demikian, dia menambahkan jika insiden BRT disebabkan faktor human eror, bukan ketidaklaikan operasional kendaraan. Indikasinya rem blong, karena saat kejadian sopir bus berjalan kencang dan mengerem mendadak di halte Kagok.

“Itulah yang membuat busnya nabrak pangkalan ojek sampai terguling,” tuturnya.

Hingga kini, pihaknya masih memperdalam penyelidikan. Bahkan, hasil penyelidikan sementara belum mengarah pada ketidaklaikan jalan kendaraan.

“Masih diselidiki. Kita dugaan sementara human error. Kalau sanksinya wewenang polisi tapi kita lihat bila berbuat kesalahan maka diganti atau diberhentikan,” ujarnya.

Sementara itu, pakar Komunikasi Unika Soegijaparanoto menilai kejadian kecelakaan BRT Trans Semarang di Kagok itu, merupakan akumulasi buruknya pengelolaan BRT Bahkan, sudah banyak keluhan penumpang bus missal tersebut di media sosial, maupun pemberitaan.

Pakar Transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan meski banyak keluhan ‎namun kurang mendapat tanggapan serius dari Pemkot Semarang.

“Apalagi, jika benar infonya uji laik kendaraan atau kir ternyata sudah habis dan belum diperbahurui, berarti ada kelola manajemen yang salah dan pengawasan yang lemah,” ujarnya.

Dia menuturkan, tujuan adanya BRT, agar berbeda dengan angkutan biasa yang tidak dapat subsidi dan sistem setoran. Dengan aramad bus itu dapat menghilangkan sistem setoran dan sopir dapat gaji tetap bulanan.

“Karena sudah dapat subsidi, tidak boleh dikelola asal asalan.‎ Manajemen harus profesional dan ada pengawasan. Kan sudah ada SPM Penyelengaraan Angkutan Umum sebagai pedoman untuk pengawasannya,” tuturnya.

Menurutnya, sejak awal BRT digadang menjadi transportasi umum yang lebih aman dan mengutamakan keselamatan. Namun, pengelola atau manajemen tidak akan bisa memberikan jaminan itu jika tidak memberi pelayanan yang baik.

Jika tidak ada jaminan keselamatan, dia enambahkan warga dipastikan khawatir memnafaatkan BRT, Tidak hanya itu, ‎kejadian kecelakaan BRT beberapa waktu lalu itu justru bisa jadi preseden buruk pengelolaan transportasi umum di Kota Semarang. (RS)

126
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>