Sebarkan berita ini:

20-Kantor-GubernuranSEMARANG[SemarangPedia] – Pemprov akan merampingkan  SKPD, sebagai upaya penataan kembali struktur organisasi tata kelola (SOTK) yang diharapkan lebih efektif, efisien, rasional, serta proposional dan sekaligus mewujudkan semangat reformasi birokrasi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan  dasar utama pembentukan perangkat daerah, adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Hal itu, dia menambahkan terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

“Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,” ujarnya dalam Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Jateng terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jateng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Jateng, Jumat (29/7).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas.

“Pertimbangan itu sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah,”  tuturnya.

Perangkat daerah dalam membantu kepala daerah terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Sedangkan unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Selain itu, lanjutnya, unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

Di samping itu, juga diatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas dan/ atau badan serta cabang dinas.

Menurutnya, UPT Dinas dan/ atau Badan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah.

“Untuk cabang dinas dapat dibentuk pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kelautan, dan perikanan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral dimana wilayah kerjanya dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/ kota dalam daerah,” ujarnya. (RS)

264
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>