Sebarkan berita ini:
Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro
Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro

SEMARANG[SemarangPedia] –  Pemprov Jateng bakal mengalami kesulitan memenuhi pembayaran ganti rugi immaterial sebesar Rp3 miliar kepada PT Indo Perkasa Usahatama, pasca ditolaknya kasasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo oleh Makamah Asgung (MA).

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan pesimitis Pemprov Jateng dapat membayar ganti rugi immaterial Rp 3 miliar kepada IPU, pasca ditolaknya kasasi MA, mengingat anggaran untuk pendampingan hukum hanya senilai Rp300 juta.

IPU seharus mempertimbangkan terlebih dulu untuk melakukan eksekusi dan meminta ganti rugi imaterial kepada Gubernur Jateng, karena selain belum inkrah, pihaknya juga memastikan jika Pemprov tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk membayar ganti rugi immaterial.

Namun, lanjutnya, jika putusan pengadilan mengharuskan demikian, harus dibahas terlebih dulu hingga tuntutan ganti rugi immaterial bisa dipenuhi sesuai kesepakatan.

“Pemprov harus nanyak belajar dari kasus sengketa lahan PRPP, mengingat lahan di kawasan pusat rekreasi dan proposi pembangunan di Tawang Mas Semarang itu, masih banyak aset milik pemprov yang bukti dokumentasinya masih kurang kuat dan tidak sempurna,” ujarnya, Jumat. (11/11)

Menurutnya, pelajaran itu cukup berharga, karena apa yang dilakukan Pemprov selama ini sudah maksimal. Namun, dari sisi pengacara (kuasa hukum)  dan kelengkapan dokumen masih lemah.

Dengan demikian, dia menambahkan Pemprov harus menggunakan langkah positif dan  terobosan untuk mengamankan aset di kawasan itu. Bahkan tahun depan sudah terdapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tugasnya mengelola aset daerah itu lebih memudahkan.

Namun, DPRD terus mendukung upaya hukum yang akan terus dilakukan Pemprov hingga proses peninjaun kembali (PK), sepanjang ada bukti baru dan sekaligus proses hukum sebelumnya  perlu dievaluasi.

Menurut Kepala Biro Hukum Setda Jateng Indrawasih mengatakan upaya Pemprov Jateng kini lagi dipertimbangankan untuk dijadikan dasar keputusan itu.

Setelah salinan putusan MA, lanjutnyam, sudah diperoleh tentuknya segera Pemprov melakukan rapat koordinasi untuk menentukan sikap selanjutnya.

Kuasa hukum PT IPU Agus Dwiwarsono mengatakan, pihaknya juga belum menerima salinan putusan MA tersebut, meski telah termuat di situs resmi MA.

144
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>