Sebarkan berita ini:

APBD1SEMARANG[SemarangPedia] – Kalangan DPRD menilai kinerja Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam mengelola APBD 2015 gagal, hal itu tercermin dari indikator kegagalan pengelolaan keuangan daerah selama 2015 di antaranya tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD).

Perolehan PAD yang gagal mencapai target, disebabkan pencapaian target pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor juga meleset dari yang ditargetkan.

Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng Akhir TA2015, Ferry Firmawan mengatakan hasil rapor merah oleh DPRD Jateng untuk Ganjar Paronowo, sehingga masih diperlukan kerja keras bersama SKPD, sehingga diharapkan tahun depan dapat mencapai target RPJMD yang telah disusunnyai, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

“Saat ini proses politik dan administrasi pemerintahan sudah selesai, nilai rapor merah sudah keluar, gubernur harus legawa,” ujarnya.

Penilaian yang dilakukan DPRD berdasarkan buku laporan yang diserahkan gubernur. Dalam LKPj, hanya keluaran yang disajikan, tapi bukan hasil seperti yang diharapkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ganjar1 “Bagaimana tidak akurat, dewan menilai dari data yang diserahkan oleh gubernur. Keluaran kinerja tidak dibandingkan dengan RPJMD 2013-2018 yang disusunya itu,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Ganjar dinilai gagal mengelola APBD 2015, karena realisasi PAD hanya mencapai 90,36% dari target yang direncanakan. Rendahnya pencapaian target PAD karena kinerja dalam pemungutan pajak daerah minim.

Pendapatan pajak daerah hanya terealisasi sebesar 86,48% dari target yang direncanakan. “Namun dalam LKPj, analisis masalah yang disebutkan karena adanya perlambatan ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat, serta penjualan kendaraan bermotor baru,” ujarnya.

Menurutnya, tidak disajikan data, gambaran umum daerah, tren daya beli masyarakat, tren pembelian dan penjualan kendaraan bermotor baru. Analisis ini tampak paradoks dengan data yang disajikan tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Selain itu, dia menambahkan rendahnya serapan belanja bantuan hibah pendidikan yang hanya mencapai 18,84%, juga menunjukkan ketidakpahaman kepala Dinas Pendidikan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidakberaniannya dalam mengambil keputusan.

“Lembaga pendidikan di bawah naungan NU dan Muhammadiyah yang jelas-jelas memiliki payung hukum tidak dapat dicairkan. Sementara di provinsi lain, dapat diberikan,” tuturnya.

Berdasar data Kementerian Keuangan, jumlah dana alokasi khusus (DAK) Jateng 2015 ada di peringkat ke 9, terkecil dari seluruh provinsi di Indonesia. Melihat kondisi wilayah dan dinamika sosial ekonomi Jateng, jumlah DAK tersebut sangat kecil. Meski mekanisme pengalokasian DAK pada 2015 berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah.

“Hal itu menunjukkan upaya Gubernur Ganjar Parnowo untuk memperoleh DAK belum maksimal,” tuturnya.

123
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>