Sebarkan berita ini:

26-korupsiSEMARANG[SemarangPedia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pakta integritas atau penandatanganan komitmen antikorupsi, tidak menjadi jaminan pejabat untuk benar-benar menjauhi korupsi.

Menurutnya, oknum anggota DPRD Kabupaten Kebumen misalnya, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu, ternyata dua minggu sebelumnya mengikuti training of trainer (ToT) antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK.

“Dengan demikian, masih dibutuhkan niatan dari hati untuk menjauhi korupsi gai kalangan pejabat,” ujarnya pada Pembukaan Acara National Anti Fraud Conference, di Patra Jasa Convention Hotel, Rabu. (26/10)

Banyak area yang berpotensi memicu korupsi, lanjutnya, di antaranya pada proses penyusunan alokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik seperti pelayanan perizinan.

Dia meminta agar pemerintah kabupaten/ kota, termasuk seluruh jajaran SKPD, membuka kanal-kanal aduan/ komplain masyarakat yang berkaitan dengan pelaoran korupsi.

Langkah itu, dia menambahkan dilakukan agar para pimpinan mengetahui kondisi riil dari aduan yang disampaikan warganya. Selain juga meminta para pemimpin untuk menghilangkan tradisi setoran.

“Kalau masih ada (setoran), silakan berlomba-lomba untuk dilaporkan,” tuturnya.

Di sisi lain, dia mengapresiasi positif terhadap Bupati/Wali kota yang sekarang ini turun langsung untuk mencegah korupsi.

“Ini bisa dikatakan point of return. Kalau tidak, bukan revolusi mental yang dicapai,” ujarnya. (RS)

82
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>