Sebarkan berita ini:

20-korupsi Jepara1SEMARANG[SemarangPedia] – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan Gedung Kantor Jembatan Timbang Sarang, yang berlokasi di Jembatan Timbang Sarang Rembang, Satker Dinhubkominfo Jawa Tengah TA 2014 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.448.999.000, yang saat ini tengah ditangani Aparat penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memasuki babak baru.

Antony Ahmad Koordinator Koalisi Aksi Masyarakat Semarang (KAMAS) sebagai Pelaporan mengatakan dari serangkaian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan Gedung Kantor Jembatan Timbang Sarang, Satker Dinhubkominfo Jawa Tengah TA 2014 itu akhirnya perkara tersebut telah dinaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, namun terkesan jalan ditempat

“Penanganan perkara tersebut telah dilimpahkan sejak 25 Mei 2015 sesuai Nomor : Print-23/0.3/Fd.1/05/2015, hingga saat ini aparat penyidik belum menetapkan tersangka, sehingga kami menilai belum ada progress dan seolah-olah perkara jalan ditempat,” ujarnya dalam siaran pers yang dikirim oleh Koalisi Aksi Masyarakat Semarang (KAMAS) Kepada semaranngpedia.com, Selasa. (6/9)

Dia menuturkan dalam perkara tersebut, diduga ada penyimpangan specifikasi pekerjaaan yang mengarah ke tipikor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil Uji Laboratorium UNNES, yang menyatakan ada specifikasi beton yang tidak sesuai dengan specifikasi teknis sesuai yang dipersyaratkan.

“ Ada dokumen pendukung terkait hasil pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan Dinhubkominfo Jawa Tengah, sesuai surat No. 700/11.660, tertanggal 28 Mei 2015, tentang tindak lanjut pemeriksaan lapangan,” tuturnya

Menurutnya, pada 27 Mei 2015 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, telah dilakukan pemeriksaan terdiri dari : Tim Dinhubkominfo Jateng, CV. Prayogo, Konsultan Pengawas CV. HRV.Planner Konsultan, dan UPP Wil. Pati diperoleh pemeriksaan telah dilakukan core drill, dari 13 titik secara sampling acak terdapat dua titik sesuai specifikasi teknis dan 11 titik tidak sesuai specifikasi teknis.

Selain itu lanjutnya, volume dan specifikasi teknis untuk pekerjaan rumah genset, pos jaga dan pagar wajib dilakukan pengecekan ulang. Untuk pekerjaan pembesiah dan pekerjaan pemadatan tanah wajib dilakukan pengecekan ulang. Surat tersebut ditandatangani oleh PPK / Kuasa Pengguna Angaran, a/n. Anantha Aji Wicaksono

“Penanganan perkara dugaan TPK tersebut belum dikeluarkan Surat Pemerintahan Pemberintian Perkara Penyidikan (SP3), jadi kami meminta Kejaksaan Agung RI untuk bisa Melakukan SUPERVISI, dan meminta keterangan penyidik atas kendala penanganan perkara tersebut yang cenderung jalan ditempat / di peti es kan,” ujarnya. (RS)

 

222
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>