Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Penjualan  72 merek dagang PT Perindustrian Njonja Meneer atau Jamu Nyonya Meneer senilai Rp10,25 miliar nampaknya telah disetujui Hakim Pengawas sesuai tahapan, ditengah munculnya protes para karyawan eks Nyonya Meneer melalui pengacaranya Yeti Ani Etika

Humas Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Eko Budi membenarkan sudah ada laporan penjualan 72 Merek dagang Nyonya Meneer senilai Rp 10,25 miliar.

“Hakim Pengawas sudah mengetahui dan menyetujui penjuan 72 merek dagang Nyonya Meneer senilai itu, sesuai tahapan,” tuturnya, Jumat (14/6).

Menurutnya, penjualan terhadap 72 merek dagang Nyonya Meneer itu sempat menimbulkan ketidaksetujuan antara dua kurator terdiri Wahyu Hidayat dan Ade Liansyah.

Wahyu Hidayat yang menjual 72 merek Nyonya Meneer seharga Rp10,25 miliar itu dalam kondisi apa adanya. Sedangkan, kurator Ade menolak karena ketika sertifikat merek sudah diperpanjang, maka nilai produk akan melonjak.

“Dari pihak kami menanyakan apakah ada jaminan sertifikat merek akan keluar? Keduanya tidak bisa menjawab,” tutur Eko.

Dia mengatakan berdasarkan pasal 73 UU Kepailitan, menyatakan apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyak, maka harus memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.

“Hal itu untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat termasuk melakukan penjualan merek dagang perusahaan,” ujarnya.

Namun, tutur Eko, khusus tentang penjualan 72 merek itu, kurator Ade tidak ikut bertanggungjawab.

“Dalam persetujuan itu kurator yang bertanggungjawab atas keputusan yang mengakibatkan kerugian yaitu Wahyu,” tutur Eko.

Pertimbangan persetujuan Hakim Pengawas yaitu jika tidak dicari jalan keluar, dipastikan prosesnya akan berlarut-larur dan berpotensi terhenti. Nilai jual 72 merek dagang itu dianggap sudah di atas appraisal merek tanpa sertifikat sekitar Rp 6 miliar.

Penjualan 72 brand Nyonya Meneer itu diduga dilakukan diam-diam dan telah laku terjual tanpa melalui proses lelang yang seharusnya dilakukan Kantor Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Proses penjualan pun di bawah tangan tanpa diketahui berbagai pihak. Hal tersebut terkuak setelah adanya perselisihan dua kurator yang mengurusi penjualan aset termasuk merek dagang Nyonja Meneer.

Bahkan  kurator Wahyu Hidayat telah melakukan penjualan di bawah tangan secara notariel, yakni 72 aset tak berwujud berupa merek dagang itu.

Sebelumnya rendahnya lelang harga jual 72 merek dagang PT Perindustrian Njonja Meneer atau Jamu Nyonya Meneer senilai itu menimbulkan protes para karyawan eks Nyonya Meneer melalui pengacaranya Yeti Ani Etika.

Kuasa hukum eks karyawan industri jamu menganggap nilai jual itu jauh di bawah nilai apraisal pada penawaran lelang di KPKNL Semarang senilai Rp200 miliar.

Bahkan kurator Wahyu Hidayat telah melakukan penjualan di bawah tangan secara notariel, yakni 72 aset tak berwujud berupa merek dagang itu.

“Dua kurator itu tidak satu suara, kurator Ade Liansah menolak menandatangani penjualan bawah tangan. Kalau posisinya seperti ini tentunya tidak sah, harus dua-duanya yang menandatangani,” tutur Yeti.

Pengacara yang membawahi kuasa hukum 83 karyawan tersebut akan mengajukan surat keberatan dan pertimbangan hukum ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan tembusan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Disnaker Jateng. (RS)

 

35
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>