Sebarkan berita ini:
Ida Budhiati

SEMARANG[SemarangPedia] – Ida Budhiati, kandidat doktor dari Universitas Diponegoro Semarang menilai langkah pengawasan pesta demokrasi, seperti pemilihan umum sudah saatnya diserahkan kepada rakyat.

“Pemilu di Indonesia bisa dilihat sejak era parlementer, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi sekarang ini,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah itu, di Semarang, akhir pekan lalu.

Pada era parlementer, lanjutnya, ruang partisipasi masyarakat dibuka seluas-luasnya untuk berserikat, berkumpul, mendirikan partai politik, hingga melakukan pengawasan pemilu.

Keanggotaan penyelenggara diisi unsur pemerintah dan partai politik yang memiliki kursi di legislatif, kata dia, sementara pengawasan penyelenggaraan pemilu diserahkan kepada masyarakat.

“Pada Orde Lama, pemerintah telah menyiapkan regulasi dan penyelenggara pemilu. Tidak dibentuk organ negara untuk mengawasi, sedangkan negara merepresentasikan pengawasannya kepada masyarakat,” tuturnya.

Meski pada Orde Lama tidak terselenggara pemilu karena Presiden Soekarno ketika itu menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat masih diberikan peran dalam pengawasan penyelenggaraannya.

Namun, tutur Ida yang kini menjabat anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI itu, sistem pengawasan pemilu mulai berubah saat Orde Baru karena kebijakan yang membatasi aspirasi masyarakat.

“Masyarakat dikekang ketika itu, tidak bisa berpartisipasi. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu yang dibentuk pada 1980 melalui Undang-Undang Nomor 2/1980,” ujarnya.

Pada era reformasi sekarang ini, menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi representasi organ negara dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu meski keran demokrasi telah dibuka kembali.

“Bawaslu direkonstruksikan sebagai lembaga permanen supaya ada kontinuitas dan kesinambungan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi. Bawaslu sudah menjalankan peran itu dengan baik,” tutur Ida.

Akan tetapi, lanjutnya, Bawaslu ternyata tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjalankan fungsi pengadilan pemilu, sehingga dikhawatirkan memengaruhi keputusan dalam sengketa pemilu.

“Sebagai contoh, pro dan kontra larangan terpidana mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bawaslu sudah punya sikap secara kelembagaan, yakni tidak setuju karena berkaitan dengan hak konstitusional,” ujarnya.

Ke depan, dia menamabahkan dalam menyelesaikan sengketa semacam itu dikhawatirkan sikap atau opini hukum memengaruhi opini konkret, termasuk keputusannya yang mencerminkan keadilan atau tidak.

“Peran Bawaslu sudah baik. Sangat inovatif dalam membangun pengawasan partisipatif. Modelnya kan sudah ada. Sekarang, sudah saatnya pengawasan diserahkan kepada rakyat, Bawaslu hanya sebagai kuasa pengadilan pemilu,” tuturnya.

Ida mengingatkan Indonesia bukan tidak pernah menyerahkan pengawasan pemilu kepada rakyat, sebagai buktinya sebagaimana pernah dilakukan pada era parlementer dan Orde Baru.

“Ini salah satu kesimpulan disertasi doktor saya, yakni mentransformasi kelembagaan Bawaslu menjadi pengadilan pemuli dan menyerahkan fungsi pengawasan kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi,” tutur Ida.

Ida akan menyampaikannya pada ujian disertai doktoralnya yang dipromotori Prof Mahfud MD itu di Program Pascasarjana Hukum Undip, Sabtu (21/7), di hadapan delapan penguji. (RS)

 

9
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>