Sebarkan berita ini:

21-nelayanSEMARANG[SemarangPedia] – Fungsi kelautan di wilayah Kota Semarang siap diambil alih Pemprov Jateng, menyusul rencana penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemkot Semarang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan fungsi kelautan ke depan sudah tidak lagi ditangani Pemkot, tetapi diserahkan ketingkat Provinsi Jateng.

“Sekarang kan masih ditangani Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), ke depan hanya terdapat  Dinas Perikanan di jajaran Pemkot Semarang,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Semarang sudah mengajukan usulan penataan OPD kepada DPRD, yang sekarang sudah masuk di panitia khusus (pansus) dan ditargetkan pembahasan OPD rampung pada 3 Oktober mendatang.

“Pansusnya kan sudah terbentuk, sekarang sudah masuk pembahasan pansus. Ya, nanti usulan dari pemkot mengenai penataan OPD itu akan dibahas. termasuk DKP yang hanya jadi Dinas Perikanan,” tuturnya.

Dinas Perikanan, lanjutnya, termasuk penataan OPD yang diusulkan Pemkot Semarang karena fungsi kelautan, mulai 0-12 mil dari garis pantai ditangani provinsi, sementara lebih dari itu kewenangan pemerintah pusat.

Dia menambahkan potensi perikanan di Kota Semarang cakupannya kecil, sehingga tidak perlu menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersendiri.

“Sebenarnya, perikanan bisa digabung dengan rumpun yang sejenis, seperti pertanian, peternakan, dan kehutanan. Justru potensi lautnya besar, tetapi sekarang bukan kewenangan pemkot lagi,” ujaranya.

Di wilayah Pemkot Semarang, lanjutnya, warga di kawasan Tugu dan Tambaklorok hampir keseluruhan bermata pencaharian sebagai nelayan yang harus tetap diperhatikan Pemkot.

“Kan banyak sekali masyarakat nelayan di Semarang karena merupakan wilayah pesisir, seperti di Tugu dan Tambaklorok dan lainnya. Selama ini, kan ada bantuan jaring, dan sebagainya, ke depan harus diperhatikan.,” tuturnya.

Dia mengaharapkan Pemkot Semarang tetap mengawal kepentingan nelayan yang ada di wilayahnya, meski fungsi kelautan sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi.

“Pemkot Semarang harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang punya kewenangan terhadap pengelolaan kelautan dan pusat. Jangan dibiarkan begitu nasib warganya,” ujarnya. (RS)

112
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>