Sebarkan berita ini:

unnamed-27SEMARANG [SemarangPedia] – Kawasan konservasi alam mangrove Tapak di Kelurahan Tugurejo terancam rusak dan punah. Lantaran pengembang perumahan Graha Padma berencana membangun pemukiman mewah seluas 95 hektar di kawasan konservasi yang kini sebagai andalan penahan banjir rob dan penyerap karbon asap industri di Tugurejo.

Diungkapkan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bina Tapak Abdul Rofik, pihaknya menerima informasi bahkan turut mendampingi tim kajian Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) kota Semarang saat meninjau lapangan terkait izin prinsip pembangunan perumahan Graha Padma, beberapa hari kemarin.

“Pemerintah harusnya punya komitmen terhadap tata ruang lahan konservasi di Tapak ini, komitmennya ini di Tugurejo sebagai kawasan hijau termasuk konservasi mangrove dengan lahan yang akan di bangun perumahan Graha Padma itu,” katanya.

Abdul Rofik menyampaikan, lahan seluas 95 hektar milik Graha Padma sesuai informasi tim kajian BPPT akan dibangun di sebelah Timur sungai Tapak dari mulai muara ditarik arah Timur dan Selatan.

“Saya dilihatkan mapnya namun mereka tidak detail menjelaskan apa dan bagaimana nanti dalam membangunnya,” katanya setelah ikut tinjauan lapangan.

Sebagai orang yang bertanggung jawab akan konservasi mangrove di Tapak, ia menyayangkan jika benar akan dibangun perumahan. Selain pasti merusak lahan mangrove yang sudah jadi, ia melihat jika bangunan mewah Graha Padma menjulang lebih dari dua meter dibanding rumah warga, sehingga akan berada seperti di cekungan yang menyebabkan banjir.

“Sebagai pelaku wisata di Dukuh Tapak dan sebagai konsistensi komitmen mengawal kebijakan pemerintah kota, terhadap pengembangan yang menyalahi aturan secara tidak langsung saya melawan apa yang tak sesuai dengan perundangan,” terangnya.

Kekhawatirannya semakin akan dirasakan lantaran lahan 95 hektar yang dipakai sudah menjadi kawasan hijau dengan tanaman mangrove sebagai penyerap karbon dan penahan atau pengurang kawasan tergenang dampak banjir rob.

“Kalau jadi terbangun kami khawatir di Kelurahan Tugurejo dan Tapak akan terdampak, saya harap pemerintah ada kepedulian dan konsistensinya dalam menjaga konservasi ini,” ujarnya.

Namun, Abdul Rofik juga mengakui jika lahan seluas 450 hektar dengan 80 persen sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah kawasan konservasi mangrove pesisir Tapak, kini sudah milik para pengembang industri sejak tahun 1980 an. Awalnya milik warga namun akibat pencemaran lingkungan terutama air mengakibatkan lahan tambak dan perairan rusak dan tak produktif.

“Lahan disini dulu produktif hasil ikan, warga bisa setiap pagi membawa ikan 5-10 kg, tapi setelah tercemar semua rusak. Lahan sebagai pencari nafkah setiap hari sudah tak produktif sehingga dilepas (dijual,red) ke pengembang,” ujarnya.

Bersama Pokdarwis Bina Tapak yang terdiri dari komponen ibu-ibu, remaja, petani tambak dan petani nelayan bersatu membangun area konservasi mangrove Tapak yang sekarang ada ini.

“Ini memang bukan lahan kami, tapi sesuai Perda RTRW ini adalah kawasan konservasi jadi warga sadar tergerak. Kami menanam ribuan mangrove dan sekarang sudah tampak hasilnya, bahkan menjadi tempat wisata juga,” katanya.

Jika memang benar terjadi dibangun perumahan pula, pihaknya juga merasa dimanfaatkan oleh para pengembang yang menyalahi komitmen lahan konservasi. Dikarenakan lahan yang dulu mati tak produktif kini menjadi hidup dan sudah mulai berproduktif.

“Merasa dimanfaatkan pasti, karena sekarang lahan sudah hidup, dan pasti akan menjadi nilai jual yang tinggi jika perumahan jadi dibangun,” katanya.

Untuk itu pihaknya sementara akan melakukan advokasi melalui beberapa lembaga pemerhati lingkungan dan akan membawa juga ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP ) dikarenakan ranah konservasi lahan pesisir laut masuk kewenangan Kementerikan Kelautan dan Perikanan.

“Pemkot Semarang harus konsisten terhadap kepedulian konservasi lingkungan, Semarang hebat itu bukan dilihat saja dari banyak majunya pembangunan infrstruktur fisik namun pengembangan konservasi lahan dan pariwisata juga masuk dikatakan Semarang hebat,” tukasnya.

Sementara, Agus Riyanto Slamet anggota DPRD Kota Semarang Komisi C menyampaikan jika benar ada pengembang yang akan membangun perumahan di kawasan konservasi mangrove Tapak, ia menyarankan kepada Pokdarwis yang kecewa dengan rencana itu bisa melopor mengadukan masalah tersebut ke DPRD, sehingga DPRD bisa memberikan solusi.

“Seharusnya pemerintah Kota tidak mudah memberikan perizinan kepada pengembang yang hendak melakukan pembangunan apalagi reklamasi, karena di wilayah bibir pantai saat ini dalam kondisi kritis, maka kebutuhan menjaga antisipasi abrasi seperti program lahan konservasi mangrove diperlukan maka ini perlu dikaji dalam memberikan izin, kalau diberkan izin perlu dipertanyakan itu kenapa?,” katanya.

Namun, seandainya memang sudah melalui kajian maka harus ada titik temu supaya keinginan masyarakat yang selama ini merawat hutan mangrove juga tidak kecewa.

“Misal dibangun harus memuat unsur keuntungan dua-duanya, misal pihak pengembang memanfaatkan hutan lindung mangrove itu menjadi wilayah RTH (Ruang Terbuka Hijau),” tukasnya.

241
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>