Sebarkan berita ini:

23-Pekerja Apindo1SEMARANG[SemagangPedia] – Kalangan pengusaha tidak keberatan dan siap untuk memenuhi ketentuan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya yang masanya bekerja masih satu bulan, menyusul diterbitkannya Permenaker No 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang Dedi Mulyadi mengatakan kalangan pengusaha belum ada yang merasa keberatan, terkait terbitnya Permenaker No 6/2016 yang mengharuskan membayar THR kepada pekerja/buruh, meski masih beerja satu bulan.

Dalam peraturan Permenaker baru itu, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja.

Apindo, lanjutnya, telah mengirim surat edaran permenaker no 6/2016 terkait peraturan baru itu kepada kalangan perusahaan anggotanya dan hingga saat ini belum ada yang menyatakan keberatan dengan ketentuan itu.

Menurutnya, hingga saat ini, pengusaha di Kota Semarang belum ada yang memberitahukan mereka keberatan mengenai pembayaran THR bagi  pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan.

“Sampai saat ini, belum ada pengusaha di wilayah Kota Semarang yang mengajukan keberatan atas diberlakukan paturan Permanaker baru itu, Bahkan siap melaksanakan ketentuan itu,” ujarnya, di Semarang, Kamis (23/6).

Terkait ketentuan baru itu, lanjutnya,Apindo telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan karyawan dalam hal ini serikat pekerja. Namun, hingga saat ini dari sosialisasi itu, tidak ada keberatan aturan baru permenaker itu dan diharapkan kebijakan itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan sesuai ketentuan.

Seperti diketahui, Peraturan baru diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri soal Tunjangan Hari Raya (THR). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapatkan THR.

Sementara, dalam peraturan sebelumnya, pekerja dengan masa kerja minimal tiga bulan baru berhak menerima THR. Kini, peraturan baru tersebut telah direvisi dan resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. (RS)

 

121
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>