Sebarkan berita ini:

1-SKPDSEMARANG[SemarangPedia] – Perampingan yang akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprov Jateng, diharapkan lebih meningkatkan kinerja secara efisien dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Gubernur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo mengatakan pemberian pelayanan publik yang lebih baik, merupakan substansi yang menjadi perhatian setelah perangkat daerah yang baru ditetapkan.

Menurutnya, dasar utama pembentukan perangkat daerah salah satunya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

“Sehubungan dengan itu, dalam rangka percepatan efisiensi pelayanan publik, maka perangkat daerah tertentu dapat membentuk cabang dinas di wilayah kabupaten/ kota,” ujarnya saat memberikan tanggapan/ jawaban terhadap pandangan umum Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Rapat Paripurna di Lantai IV Gedung Berlian, Senin (1/8).

Dia menuturkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, BPMD Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu terintegrasi.

Di mana, pembentukan itu didukung pula dengan bentuk perangkat daerah yang “miskin struktur dan kaya fungsi” dengan pengisian pejabat ASN yang sejak awal berorientasi pada pelayanan publik.

“Dalam hal pengisian pejabat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengedepankan the right man and woman on the right place, dengan penempatan seseorang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensinya, serta memiliki integritas, kompeten, netral, dan kapabel,” ujarnya.

Pengelompokkan dan penggabungan SKPD, didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan pasal 18 pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Konsekuensi dari penataan kelembagaan, akan diikuti dengan distribusi sumber daya manusia pada perangkat daerah, sesuai beban kerja perangkat daerah.

Pada prinsipnya, dia menambahkan Pemprov sependapat dengan pandangan umum sebagian besar fraksi (F Golkar, F Gerindra, F Demokrat, Fraksi PPP, F PDIP, dan F PAN) perampingan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan.

“Tujuannya untuk memantapkan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Caranya dengan meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, serta melaksanakan prinsiprightsizing (tepat fungsi dan tepat ukuran) berdasarkan beban kerja yang sesuai kondisi nyata di masing-masing daerah,” tuturnya.

Dalam rapat paripurna itu, sidang sekaligus memutuskan keanggotaan panitia khusus pembahasan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Fuad Hidayat ditetapkan sebagai Ketua Pansus dan Sriyanto Saputro MM sebagai wakilnya. Jumlah anggota panitia khusus sebanyak 21 orang. (RS)

131
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>