Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] –  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2015-2035 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), diharapkan dapat mempercepat penyebaran dan pemerataan industri serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan industri di kabupaten/ kota.

“Pengembangan industri di Jateng bertujuan meningkatkan daya saing industri dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan serta memperkokoh ekonomi daerah, sehingga perlu adanya suatu kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan industri di provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Anggota Panitia Khusus Raperda RPIP DPRD Jateng Yudi Sancoyo, di Semarang.

Menurutnya, pemerintah mewajibkan daerah untuk membuat rancangan pembangunan industri daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Amanat tersebut tertuang pada lampiran putusan antara lain dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 sebagai turunan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

“Sektor industri di Jateng telah menjadi penggerak utama pembangunan, karena secara signifikan aktivitas industri telah mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, devisa, serta mampu memberikan sumbangsih besar dalam pembentukan daya saing,” tutur Yudi yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng.

RPIP yang diprakarsai Komisi B DPRD Jateng, lanjutnya, akan menjadi instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto Jateng, meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Selain itu, dia menambahkan menumbuhkan industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam, termasuk mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Jateng.

“Tidak kalah penting adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi, mencegah terjadinya pemusatan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang bisa merugikan masyarakat,” ujarnya.

Perda yang terdiri dari 8 bab dan 17 pasal ini mengatur berbagai bidang usaha, di antaranya pertambangan dan galian, makanan, minuman, industri pengelolaan tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

Selai itu juga mengatur industri batubara, pengilangan minyak bumi, industri bahan kimia, farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, logam, komputer, barang eletronika, kendaraan bermotor trailer dan semi trailer, angkutan lainnya, furniture, aktivitas produksi gambar bergerak, video, program televisi, perekaman suara serta musik.

Menurutnya, dalam pembahasan awal pengajuan hingga disahkan menjadi perda membutuhkan waktu hampir tujuh bulan, yakni mulai dari penjelasan pemrakarsa dalam rapat paripurna DPRD pada 7 Oktober 2016 hingga 25 April 2017. (RS)

125
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>