Sebarkan berita ini:

PerdaSEMARANG [SemarangPedia] – DPRD bersama Pemprov Jateng segera melakukan pengkajian ulang, merivisi kembali atau membatalkan terhadap sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dinilai menyulitkan bagi pertumbuhan dunia usaha, selain menghambat masuknya investasi di wilayah Jawa Tengah.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan sejumlah peraturan daerah yang bertentangan dengan upaya menarik investasi dan sangat tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah untuk menjaring lebih banyak investor bakal dibatalkan atau kalu perlu dicabut, mengingat perda menjadi salah satu faktor utama yang digunakan calon investor untuk menilai daya tarik suatu daerah.

“Sebelumnya sudah banyak perda di Jateng yang dicabut terutama yang dinilai menyulitkan bagi dunia usaha.Bahkan untuk menghadapi Mutual Recognition Agreement (MEA) yang mulai diberlakukan pada 2016 ini, dunia usaha semakin penuh dengan tantangan dan ketat persaingan, sehingga perda yang diperlukan setidaknya dapat mendorong pertumbuhan usaha bukannya menyulitkan,” ujarnya, Selasa. (5/4)

Menurut dia, jika terlalu banyak perda yang bertentangan khususnya berkaitan dengan pajak maka investor akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya, sehingga DPRD dan Pemrov terus berupaya meminimalkan perda yang memberatkan, meski saat ini investasi sangat dibutuhkan untuk memperluas kesempatan kerja dalam mengatasi jumlah penganggur yang terus bertambah.

“Perda yang diberlakukan tentunya yang mendorong untuk menciptakan lingkungan ekonomi makro yang stabil, investasi domestik yang kuat, dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Untuk mendongkrak investasi di daerah, dia menyarankan Pemprov segera mengoordinasikan sejumlah peraturan daerah milik pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi perlu dilakukan

Berbagai macam prosedur perizinan juga terus disempurnakan dengan membangun sistem teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan perizinan dan diharapkan informasi menjadi mudah diakses, seperti halnya izin Penanaman Modal yang sudah online dengan BKPM melalui sistem SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik).

Menurut ekonomi Undip, FX Sugiyanto, peraturan daerah di kabupaten/kota yang tumpah-tindih menjadi salah satu faktor penghambat investasi di Jawa Tengah, termasuk di Kota Semarang.

Peraturan yang tumpang-tindih, dia menambahkan diakui masih terjadi pada perda Kabupaten/kota dari sekian hambatan untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah, sedangkan peraturan yang menghambat itu di antaranya tentang pengaturan izin usaha, retribusi atas gangguan, dan izin masuk bahan baku.

Posisi Jateng masih dinilai menarik bagi investor mengingat letak geografisnya yang srategis terdapat di jalur DKI, Jabar dan Jatim.

116
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>