Sebarkan berita ini:

2-rukmaSEMARANG[SemarangPedia] – DPRD Jateng terima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hasil pemeriksaan yang menyebut perencanaan pembangunan dan penganggaran Pemprov Jateng tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2013-2018.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan, hasil pemeriksaan BPK diberikan kepada DPRD dan Badan pemeriksan keuangan itu mengisyaatkan tata kelola pemprov Jateng kini perlu mendapat perhatian serius karena tidak selaras

Hasil pemeriksaan BPK itu, lanjutnya, tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 115/LHP/BPK/XVIII.SMG/11/2016, tanggal 21 November 2016.

LHP itu ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo, dan disampaikan BPK RI kepada DPRD Jateng melalui surat nomor 601/S/XVIII.SMG/11/2016, ditandatangani dan disampaikan tanggal 28 November 2016.

Menurutnya, pokok hasil pemeriksaan atas tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah perlu mendapat perhatian, mengingat dalam perencanaan pembangunan daerah mencakup Renstra SKPD 2013-2018 belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD.

Selain itu, dia menambahkan program prioritas pada RKPD tahun anggaran 2014-2016 juga belum konsisten dengan program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018.

“Bahkan renja SKPD juga belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010,”  ujarnya, di Semarang.

Dia menuturkan  terjadi masalah dalam penganggaran pembangunan daerah mencakup  rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD tidak disusun berdasarkan analisa standar belanja, dan belum sepenuhnya disusun berdasarkan standar satuan harga.

Penyempurnaan rancangan Perda APBD Perubahan dan APBD yang dilakukan Pemprov tidak mendasar dari hasil evaluasi Mendagri.

“Pemprov Jateng belum melakukan sosialisasi rancangan Perda APBD Perubahan dan APBD TA 2014-2016 kepada masyarakat di provinsi ini secaca maksimal,” tuturnya.

Tidak hanya itu, kata Rukma, pengendalian dan evaluasi oleh Gubernur terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten/kota juga bermasalah, karena pedoman dalam melakukan evaluasi/konsultasi kebijakan RPJMD kabupaten/kota belum diterbitkan.

Selain pedoman terkait evaluasi rancangan APBD Perubahan dan APBD kabupaten/kota, serta klarifikasi Perda APBD Perubahan dan APBD kabupaten/kota belum tersedia.

“Bahkan tim evaluasi APBD tidak menatausahakan kertas kerja pelaksanaan evaluasi rancangan APBD/P-APBD kabupaten/kota dengan baik, serta Gubernur lambat melaporkan hasil evaluasi kepada Mendagri,” ujarnya. (RS)

124
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>