Sebarkan berita ini:

DEMAK[SemarangPedia] – Aspirasi Jasa Konstruksi Demak (AJKD) menilai ada kegagalan birokrasi di pemerintah Kabupaten Demak, dalam upaya memerangi budaya korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Ketua Perkumpulan Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi Kabupayen Demak (PFLAJKD) M Ilyas Ibrohim mengatakan kegagalan itu bisa dilihat khususnya dalam penggunaan keuangan negara di pemerintah Kabupaten Demak pada Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemeritah sebagaimana yang diamanatkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

AJKD, lanjutnya, menilai proses pengadan barang dan jasa pemerintah dari hulu sampai hilir, disinyalir dan diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Indikasi pengkondisiaan pekerjaan, lelang tertutup (terkondisikan), hingga dugaan pungutan liar selalu mengemuka dan terus berlangsung.

“Mafia Proyek berkeliaran, dan terus melakukan perbuatan transaksi sepihak untuk menkondisikan guna memonopoli pekerjaan bagi kelompok tettentu. Anehnya Pejabat Negara (pemerintah) Kabupaten Demak cenderung Pasif, dan cenderung tidak professional dan indepent,” ujarnya, Kamis (11/7).

Menurutnya, pemerintah yang seharusnya menjalankan kewajibannya dan taat pada aturan sesuai undang-undang, justru mandul dan tidak mempunyai integritas, komitmen dan professional demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan berani memberantas KKN.

Dia menilai Putusan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No. 64/Pdt.G/2018/PN. Demak di Pengadilan Negeri (PN) Demak adalah salah satu cermin adanya ketidakberesan penggunaan keuangan Negara, khususnya dalam lelang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu lelang pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaen Demak TA 2018 Di Dinas PU & PR Kabupaten Demak dengan pagu senilai Rp3.925.000.000.

Dalam putusan tersebut, tutur Ilyas, tampak sebagai cermin ada ketidakberesan dalam sistem birokrasi di Kabupaten Demak dan cenderung menguntungkan pihak atau oknum-oknum tertentu. Bahkan Kasus perkara tersebut, adalah satu yang mencuat dan belum perkara lain yang tentu dan akan mencuat ke permukaan publik.

Saat ini, dia menambahkan masyarakat sudah kesal, dan menunggu hanya Aparat Penegak Hukum sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu membongkar jaringan korupsi di pemerintah Kabupaten Demak sampai tuntas seakar-akarnya.

Dia mengatakan hanya KPK dan aparat penegak hukum yang netral dan indepentlah, yang bisa melindungi masyarakat Demak untuk membongkar budaya KKN dan budaya monopoli proyek Demak.

“Maka Atas dasar itu, kami yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi Kabupayen Demak (PFLAJKD), akan menyuarakan gerakan moral dalam upaya mewujudkan sistem pemerintah Kabupaten Demak yang bebas KKN, bebas pungli, bebas monopoli untuk menuju Demak yang bermatabat. (RS)

40
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>