Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Di Jateng terdapat sembilan kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah pada Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun mengatakan ada sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori rawan tinggi dalam IKP tingkat nasional.

Menurutnya, sembilan daerah tersebut tersebar di beberapa dimensi terdiri untuk konteks sosial, ada dua daerah di Jawa Tengah dengan kategori kerawanan tinggi meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kota Semarang.

“Sedangkan konteks politik, ada tujuh daerah yang kerawanannya tinggi meliputi Klaten, Sukoharjo, Pemalang, Sragen, Rembang, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang,” ujarnya dalam acara Ngobrol Bareng Bawaslu (NGOBRAS) yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube Humas Bawaslu Jateng, Senin (29 Juni 2020).

Terkait dengan konteks infrastruktur daerah, ada Kabupaten Wonosobo yang hasil IKP menunjukan memiliki kerawanan tinggi.  Dalam konteks pandemi, daerah yang memiliki kerawanan tinggi adalah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Sementra kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori rawan sedang.

Menurutnya, meski daerah lain tidak masuk kategori rawan tinggi tapi tetap perlu melakukan pencegahan dan antisipasi, mengingat situasi selama beberapa bulan ke depan bisa berubah.

Dia meminta seluruh pengawas Pilkada melakukan berbagai pencegahan di segala aspek.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah menyampaikan IKP untuk pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Karena ada pandemi, IKP ini juga meneropong kondisi terkini pada masa pandemi Covid-19.

Bawaslu mendefinisikan kerawanan adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Tujuan IKP adalah alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan. IKP sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini.

Dia menambahkan IKP ini bagian dari upaya pengawas Pemilu untuk deteksi dini dan upaya pencegahan agar tak terjadi pelanggaran.

“Hasil IKP Jawa Tengah menunjukan bahwa masing-masing daerah memiliki titik kerawanan masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya, Bawaslu mengkategorikan kerawanan Pilkada 2020 ke dalam empat dimensi. Pertama, konteks sosial dengan sub dimensi: gangguan keamanan (bencana alam dan bencana sosial), kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

Kedua, kontek politik dengan subdimensi, keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara Pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, lanjutnya, infrastruktur daerah dengan sub dimensi, dukungan teknologi informasi, sistem informasi penyelenggara Pemilu.

“Kontek pandemi dengan subdimensi, anggaran Pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat, hambatan pengawasan pemilu,” ujarnya.

Sesuai dengan hasil IKP Jawa Tengah, Bawaslu merekomendasikan beberapa hal di antaranya mMemastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran dan pemilih.

Selain itu, koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemic Covid-19 di masing-masing daerah, memastikan dukungan anggaran penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan Covid-19, menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara Pemilu.

Anik menuturkan seluruh jajaran pengawas Pilkada 2020 di masing-masing kabupaten/kota perlu memaksimalkan pencegahan. Jika sudah dicegah dan diberi rambu-rambu tapi masih saja terjadi pelanggaran maka akan dilakukan proses penindakan.

Dia menyebut semakin banyak yang bisa diantisipasi maka akan lebih baik. Semakin banyak dugaan pelanggaran yang bisa dicegah juga akan lebih baik.

Yang jelas, tutur Anik, untuk mensukseskan Pilkada 2020 sangat membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.

“Bawaslu tak mungkin bisa mengendalikan sendirian. Pilkada di masa pandemi tidaklah mudah karena menyangkut keselamatan. Maka semua pihak harus disiplin. Kita ingin Pilkada sukses. Baik dari sisi proses dan hasil pilkada maupun keselamatan semua pihak,” tutur Anik. (RS)

6
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>