Sebarkan berita ini:
H Abdul Kadir Karding
H Abdul Kadir Karding

JAKARTA[SemarangPedia] – DPP  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut positif paket kebijakan hukum yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Kadir Karding mengatakan hukum di Indonesia saat ini belum bisa berjalan dengan baik, sehingga perlu direformasi secara besar-besaran

“Kami menyambut baik dan mendukung paket kebijakan hukum ini. Hukum perlu lebih ditegakkan, tidak pandang bulu. Kualitas layanan publik juga harus lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya, Rabu (12/10).

Karding yang juga anggota DPR RI Komisi III itu menuturkan terdapat beberapa instruksi dari Presiden Jokowi kepada jajarannya melalui paket kebijakan hukum itu, selain penataan regulasi, reformasi institusi kejaksaan, peradilan, kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), dan membangun budaya hukum di kalangan masyarakat.

Di bidang Hukum, HAM dan Keamanan, lanjutnya, Komisi III DPR-RI menilai masalah  kualitas layanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat masih perlu pembenahan.

Dia mencermati masih banyak ditemui praktik pungutan liar di sentra-sentra layanan publik baik dari pengurusan SKCK, SIM, tilang dan pengurusan surat perizinan lainnya. Kasus teranyar, ada oknum di Kementerian Perhubungan yang tertangkat tangan oleh aparat kepolisian melakukan pungli terkait perizinan.

“Masyarakat yang kurang memahami masih menjadi sasaran empuk bagi oknum untuk menciptakan pungli. Ini terjadi juga karena lemahnya pengawasan,” tuturnya.

Menurutnya, layanan publik sebaiknya dilakukan secara transparan, termasuk dengan sistem online, guna menghindari timbulnya pungli yang dilakukan oleh oknum instansi bersangkutan.

Dia menuturkan agar ada penjelasan prosedural di setiap sentra layanan publik baik mengenai pembayaran administransi maupun tidak dipungut biaya sama sekali.

Di tingkat Polsek, dia menambahkan misalnya, hingga saat ini belum ada, sehingga kalau ada warga dimintai pungutan tenatunya tidak bersedia karena ketidaktahuan mereka.

“Pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungli. Bahkan masyarakat diajak agar ikut berpartisipasi dalam pengawasan, mengingat masih banyak kasus pungli yang tidak dilaporkan,” ujarnya. (RS)

67
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>