Sebarkan berita ini:
Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG[SemarangPedia] – Pengadilan Negeri (PN) Semarang kembali menyidangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Polrestabes Semarang dengan termohon, warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara Semarang selaku pemilik sertifikat hak milik (SHM).

Sidang gugatan perdata dengan nomor 239/Pdt.G/2016/Pn.Smg ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Sigit Haryanto. Dalam perkara ini, warga Kebonharjo didampingi kuasa hukumnya, Budi Sekoriyanto dan Hermansyah Bakrie dari tim DPD Ikadin Jateng.

Warga Kebonharjo itu meminta ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp57 miliar atas perbuatan melawan hukum PT KAI dan turut tergugat, Polrestabes.

Sementara PT KAI diwakili oleh kuasa hukumnya, Afrizal dan Rudi Setiawan. Persidangan sudah berlangsung beberapa kali di PN Semarang.

“Warga Kebonharjo menggugat PT KAI serta Polrestabes Semarang untuk membayar ganti rugi Rp57 miliar secara tanggung renteng atas perusakan rumah warga Kebonharjo beberapa waktu lalu,” ujar Budi Sekoriyanto Kuasa Hukum Warga Kebonharjo, Rabu. (12/10)

Pembongkaran rumah warga itu, dia menambahkan tanpa ada gugatan dan putusan eksekusi dari PN Semarang, sehingga mengakibatkan  warga Kebonharjo hingga kini tidak punya tempat tiggal lagi.

Menurutnyam, rumah yang dibangun dari jerih payah warga lenyap begitu saja, karena adanya perusakan hingga diketahui satu warga meninggal dunia dalam peristiwa itu.

Persidangan terakhir mengagendakan duplik atau tanggapan tergugat atas replik yang diajukan penggugat.

Sementara Kuasa Hukum PT KAI menyerahkan tanggapan itu ke Majelis Hakim, sedangkan turut tergugat, Polrestabes tidak mengajukan duplik. Sidang berlangsung singkat dengan acara penyerahan tanggapan pihak tergugat dan turut tergugat.

Kuasa hukum PT KAI Afrizal maupun Rudi tidak membacakan tanggapannya dihadapan hakim. Dalam dupliknya, Afrizal menjelaskan, PT KAI memiliki sertifikat hak pakai dengan nomor 14, 22, dan 23 tahun 1987.

Gugatan warga Kebonharjo terhadap kliennya juga kurang pihak karena tidak menyertakan PT Pelabuhan Indonesia dan Pemprov Jateng.

Kuasa hukum warga Kebonharjo lainnya, Hermansyah Bakrie menuturkan PT KAI mengklaim memiliki tanah itu dinilai hanya rekayasa. Bahkan warga Kebonharjo justru memiliki bukti kuat dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Sertifikat itu, lanjutnya, akan diajukan sebagai bukti dalam sidang. Hakim Sigit kemudian memberikan kesempatan para pihak untuk menyerahkan bukti atas gugatan itu hingga sidang ditunda Senin pekan depan. (17/10).

Sehari sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang melakukan sidang pemeriksaan setempat dengan mendatangi lokasi pembongkaran di Kebonharjo itu.

Pemeriksaan setempat ini merupakan bagian agenda sidang gugatan perbuatan melakukan hukum yang dimohonkan belasan warga Kebonharjo terhadap PT KAI dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Ketua majelis Hakim PN Semarang Eni Indriyartini didampingi dua anggotanya berkeliling untuk mengecek lokasi pembongkaran rumah warga yang terdampak proyek reaktivasi rel kereta api Stasiun Tawang- Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (HN/RS)

206
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>