Sebarkan berita ini:

10-PNS1SEMARANG[SemarangPedia] – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kabupaten/kota di wilayah Jateng yang akan ditarik ke Provinsi akan memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPT).

Penarikan PNS itu,  merupakan implementasi alih kewenangan sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke propinsi pada 2017.

Sekda Propinsi Jateng Sri Puryono mengatakan penerima TPP  bagi guru pegawai negeri sipil (PNS)  maupun non PNS adalah mereka yang bersertifikasi dan kini tengah masih dalam kajian sebelum diterapkan.

“Bagi guru yang belum bersertifikasi,  ada perbedaan, jangan sampai yang belum sertifikasi menerima TPP hingga menimbukkan kecemburuan soial terhadap mereka yang sudah bersertifikasi,” ujarnya,  di Semarang, Jum’at (10/6).

Terkait alih kewenangan, lanjutnya, terdapat 25.000 guru PNS dan non PNS di wilayah Jateng, Sedangkan tenaga honorer yang diperkirakan mencapai 34.000.

Mengenai jumlah TPP, dia menambahkan pihaknya akan memilih opsi yang moderat yakni rata rata Rp1 juta dan tertinggi Rp 1,5 juta. “Jumlah itu besar, sebelumnya di kabupaten/kota kan nggak dapat TPP,” tuturnya.

Sementara itu, sebanyak 960 PNS di Kabupaten Wonogiri akan ditarik ke Pemerintah Pusat dan Pemprov Jateng mulai 1 Oktober mendatang. Dari jumlah itu di antaranya menjadi pegawai Pemprov Jateng, sedangkan sisanya 63 orang lainnya menjadi pegawai pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri, Rumanti Permanandiyah melalui Kabid Mutasi Kepegawaian, Bambang Karno mengatakan,  mereka berasal dari tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK, Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Air (PESDM), Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun).

Pegawai yang ditarik ke provinsi terdiri atas 814 orang tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK, delapan orang dari Dinas PESDM, tiga orang pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans, 24 orang pengelola terminal Tipe B Dishubkominfo dan 48 orang penyuluh kehutanan Dishutbun.

Sedangkan pegawai yang ditarik ke pemerintah pusat terdiri atas dua orang dari Dinas PESDM, 44 orang penyuluh BKBKSPP, dan 17 orang pengelola terminal Tipe A Dishubkominfo.

“Pengalihan pegawai dari Pemkab ke provinsi dan pusat itu sesuai dengan Undang-undang (UU) no 23/2014 tentang pemerintah daerah,” ujarnya.

Namun, pejabat eselon di dinas/instansi tersebut tidak ikut ditarik ke provinsi dan pusat. Mereka tetap menjadi pegawai Pemkab Wonogiri. “Hanya ada satu pejabat eselon yang ditarik ke provinsi, yaitu Kabid Kehutanan. Sedangkan kepala dinas dan kabid lainnya tetap di Pemkab,” tuturnya.

Saat ini, Pemkab masih melakukan finalisasi verifikasi data perpindahan pegawai tersebut. Pada 1 Oktober mendatang, Surat Keputusan (SK) kepindahannya dijadwalkan sudah terbit. Namun, gajinya masih dibayar oleh Pemkab sampai akhir tahun ini. (RS)

 

1.624
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>