Sebarkan berita ini:
KH Maemoen Zubair Ketua Majlis Syariah DPP PPP

SEMARANG[SemarangPedia] – Keseriusan PPP untuk menyandingkan salah satu kadernya  sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Calon Presiden (Capres) petahana Ir Joko Widdodo (Jokowi)  dalam Pilpres 2019 mendatang, bukan  semata-mata mengejar kekuasaan, namun sebagai aktualisasi tanggung jawab partai dalam menjalankan amanat nahi munkar atau mencegah kemunkaran.

Ketua Majlis Syariah DPP PPP KH Maemoen Zubair mengatakan problematika bangsa Indonesia yang saat ini sangat mendesak untuk diatasi adalah mencegah dan menindak berbagai kemunkaran yang semakin meraja lela. Ini sesuai dengan salah satu lima prinsip perjuangan PPP sebagai partai yang berazas`Islam yakni melakukan amar makruf nahi munkar.

“Amar makruf sudah dilakukan setiap hari oleh warga PPP dimanapun berada melalui berbagai cara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang jadi anggota DPR misalnya melalui pembuatan peraturan atau Undang-Undang,” ujar kyai Memoen saat menyampaikan tausiyah kepada 200 peserta Munas`Alim Ulama PPP,  di Hotel Patra Semarang, Jum’at (13/4).

Menurutnya, tindakan nahi munkar lebih efektif  dilakukan oleh pengambil kebijakan yang memegang kekuasaan eksekutif,  misalnya Presiden bersama Wakil Presiden, Gubernur bersama Wakil Gubernur dan Bupati bersama Wakil Bupati atau Walikota Bersama Wakil Walikota.

Dengan demikian, menurut pengasuh pesantren Al Anwar  Sarang Rembang ini kepada seluruh kader PPP jika diamanati oleh partai untuk turut serta berkompetisi dalam Pilkada atau Pilpres niatnya harus ditata dengan baik dan tepat.

Jangan semata-mata mengejar kekuasaan, tetapi jangan lupa bahwa dengan kekuasaan yang digenggaman itu semestinya melekat amanat mecegah kemunkaran atau nahi munkar. Akan tidak ada artinya kekuaasaan digenggaman kalau dengan kekuasaan di tangan itu tidak mampu menghilangkan kemunkaran yang sangat merugikan masyarakat.

Diharapkan para pimpinan partai yang mengemban amanat partai di majlis syariah agar dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembahasan masalah-maalah aktual kebangsaan di Munas Alim Ulama,di  Semarang ini mengedepankan visi kebangsaan dan kenegarawanan.

Kendati PPP berasas  Islam, dia menambahkan dan menggunakan lambang kakbah sebagai simbul persatuan umat, namun PPP sama sekali tidak memiliki niat untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Karena Indonesia berdiri tegak hingga sekarang berkat peran serta dan kebesaran jiwa ulama dalam merespon perbedaan yang ada di Indonesa sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihadapi. (SMH/RS)

11
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>