Sebarkan berita ini:

15-sidangSEMARANG[SemarangPedia] Р General Manajer (GM) PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang, Tri Suhardi, tersangka dugaan kasus pelanggaran bongkar muat dan pemalsuan bakal menghadirkan lima saksi ahli dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang, pekan depan.

Tiga di antaranya bergelar guru besar, terdiri Yusril Iza Mahendra, Bernard L Tanya,  Dirjen Perhubungan Laut, Pelindo Pusat dan Komisi Ombudman RI.

“Mereka berbicara tentang UU 17/ 2008 tentang pelayaran. Harus dibedakan ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Jo Pasal 290 dengan badan pengawas ketentuan Pasal 90 sampai 95,” ujar kuasa hukum GM Pelindo III, Theororus Yosep didampingi Eko Suparno di PN Semarang, Rabu (15/6).

Menurunya, posisi Yusril dihadirkan sebagai saksi Hukum Tata Negara (HTN). Bernard dihadirkan sebagai ahli hukum pidana, sedangkan dari lembaga negara Ombudsman, hadir terkait keterangannya dalam surat tahun 2015 ke presiden yang menyatakan Pelindo memiliki wewenang bongkar muat. Sementara, Dirjen akan menjelaskan terkait ketentuan bawa Pelindo III berwenang melakukan bongkar muat di pelabuhan.

Sebelumnya, sidang praperadilan Tri Suhardi melawan Polda Jateng yang sedianya digelar pada, Senin (13/6) harus ditunda. Penundaan itu karena pihak penyidik Polda belum membawa kelengkapan surat tugas. Sementara, Selasa lalu, Polda tak hadir tanpa alasan jelas.

“Kami tidak masalah. Sejak ditetapkan tersangka, kami belum datang karena menunggu proses praperadilan selesai. Polisi juga menghormati. Prosedur ini menunjukan polisi, jaksa, penasehat hukum dan pihak terkait,memiilih pengadilan menjadi ruang APH untuk mencari keadilan,” tuturnya.

Secara patut menurut hukum, Polda telah dipanggil. Bahkan tiga kali dipanggil langsung di luar pintu ruang sidang, tidak datang. “Karena termohon tidak hadir. Maka akan dipanggil lagi. Sidang ditunda sampai Jumat (17/6) pukul 09.00 WIB,” kata hakim Sigit Haryanto yang memimpin sidang.

Tri Suhardi awalnya dilaporkan 11 Desember 2015 lalu oleh Romulo Simangunsong, Ketua DPW APBMI Jateng, disusul Subdit II/ Harda Bangtah Direskrimum yang menangani menetapkannya tersangka atas dugaan pidana menyelenggarakan usaha jasa terkait angkutan perairan, yaitu bongkar muat barang di pelabuhan tanpa ijin khusus, serta pemalsuan sebagaimana Pasal 263 KUHP.

Upaya praperadilan diajukan terkait penetapannya sebagai tersangka. Senin (30/5) lalu, perkarannya kini sudah didaftarkan. Alasannya, penetapan tersangka sesuai Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Jo Pasal 290 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran tidak sah. Sebagaimana penetapan yang ditindaklanjuti dengan surat panggilan No. S.Pgl/473/V/2016/Reskrimum tertanggal 24 Mei 2016 perihal pemeriksaannya sebagai tersangka, dinilainya tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Termasuk penetapan pemohon sebagai tersangka Pasal 263 KUHP yang ditindaklanjuti dengan surat panggilan No. S.Pgl/473/V/2016/Reskrimum tertanggal 24 Mei 2016. (RS)

131
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>