Sebarkan berita ini:

1-Plastik 1SEMARANG[SemarangPedia] – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) akhirnya mencabut kebijakan program plastik berbayar senilai Rp200 yang dibebankan kepada konsumen yang berbelanja di toko modern, minimarket maupun swalayan, per 1 Juni 2016.

Mini market yang dikenal memiliki jaringan luas Alfamart juga akhirnya mematuhui kebijakan tersebut dengan mengahapuskan beban plastik berbayar kepada konsumennya.

Alfamart di JlnPusponjolo Tengah, Semarang Barat misalnya kini tidak lagi melayani penjualan plastik berbayar. Petugas teller memberikan plastik gratis kepada konsumen yang berbelanja.

“Maaf, pembeli tidak perlu membayar kantong plastiknya karena programnya sudah tidak dihapus dan tidak berlaku lagi,” ujara Andini, seorang teller Alfamarta itu, Rabu (1/6).

Dia menuturkan hanya menjalankan instruksi dari pimpinan minimarket, agar tetap melayani pembeli, dengan membebaskan beban pembayaran plastik.

“Tidak dberitahu alasannya. Sayahanya diminta memeberikan plastik gratis kepada setiap konsumen yang berbelanja,” tuturnya.

Hal serupa juga berlaku di minimarket JLN Petek Semarang Utara. Pelanggan minimarket itu kini tidak perlu membayar jika ingin mendapatkan sebuah kantong plastik.

“Semula kan diharuskan membayar kantong plastik  Rp200. Sekarang sudah digratiskan,” ujarnya.

Program plastik berbayar yang dicanangkan Menteri KLH Siti Nurbaya beberapa waktu lalu, dengan tujuan mengurangi limbah sampah, namun, sempat menuai protes konsumen toko modern.

Sesuai hasil kesepakatan dengan para pengusaha ritel modern di area Jawa dan Bali progam itu diberlakukan selama tiga bulan. (RS)

288
Sebarkan berita ini:

One Comment

  1. belum semua ritel menghapus program kantong plastik berbayar. masih ada beberapa ritel yang masih memberlakukan kantong plastik berbayar seperti kemarin (11 Oktober 2016) waktu saya berbelanja kebutuhan di S*p*r*ndo Tembalang. saat saya melakukan pembayaran dan melihat struk belanja, tertera harga Rp 400,- untuk dua kantong plastik. perbedaan kebijakan ini disebabkan karena keputusan plastik berbayar diserahkan kepada masing-masing peritel bukan pemerintah daerah setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>