Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Ratusan buruh yang tergabung dalam beragai wadah meliputi FKSPN, FSP KEP, FSPMI, FSP FARKES, FSPI, FSP PLN, ASPEK Indonesia dan FSPNB Pertamina, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pintu Gerbang Kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (31/10).

Para buruh itu sebelumnya melakukan hal serupa di Balaikota Semarang dan kini giliran digelar di depan kantor gubernuran, mereka berdatangan dengan melakukan konvoi dari menggunakan sepeda motor pribadi dan naik mobil angkot dari Balaikota Semarang.

Dalam aksinya mereka melakukan orasi dan membawa bendera buruh serta spanduk yang berisi tuntutan upah minimum kota (UMK) Kota Semarang pada 2019 mendatang sebesar Rp 2,8 juta, berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Dalam orasinya, di atas mobil bak terbuka, perwakilan buruh berkeinginan bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, namun gagal karena Gubernur di ada di tempat. Mereka menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan (PP 78/2015) tidak digunakan dalam mengusulkan UMK tahun 2019 Kota Semarang, mengingat PP tersebut tidak relevan menggunakan besaran KHL tahun 2015 untuk menetapkan UMK tahun ini.

“Kami menuntut upah sebesar Rp2,8 juta.  Apalagi Kota Semarang sebagai ibukota provinsi masih kalah UMK dengan ibukota propinsi lainnya di Pulau Jawa. Tahun ini UMK yangdiberlaukan hanya sebesar Rp 2,3 juta,” ujar Koordinator Aksi,  Aulia Hakim.

Menurutnya, UMK tahun ini sebanding dengan Kabupaten Jombang di Propinsi Jatim dan Kabupaten Lebak Banten sebesar Rp2,3 juta. Bahkan Kota Semarang masuk 10 kota terbesar nasional menduduki peringkat terakhir tingkat upah buruhnya di bawah Kota Banjarmasin sebesar Rp 2,4 Juta.

Aksi para buruh itu, dalam penjagaan ketat aparat Kepolisian dan Satpol PP dengan peralatan lengkap beberapa mobil penyemprot gas air mata yang telah disiagakan di halaman kantor gubernuran.

Para buruh itu akhir sore hari membubarkan diri, setelah gagal menemui Gubernur. Namun mereka tetap akan mengawali pembahasan UMK yang dilakukan pihak terkait. (RS)

14
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>